Minim Infrastruktur Penyebab Desa Tertinggal

Besarnya persentase kerusakan infrastruktur jalan darat milik kabupaten dan Propinsi di Labuhanbatu, ditengarai penyebab lambannya laju pembangunan dan terkesan penyebab terjadinya keterisoliaran daerah-daerah yang minim fasilitas prasarana jalan darat itu.

Dari 818 desa tertinggal atau 20 persen dari 2000-an desa di 199 kabupaten/kota yang berada di Sumatera Utara, perlu menjadi prioritas perbaikan kesejahteraannya. Salahsatunya, dengan menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan perbaikan sarana infrastruktur.

Ungkapan itu, masih tergiang jelas di telinga masyarakat Labuhanbatu, manakala Menteri Negera Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Lukman Edy, berkunjungan ke Desa Janji Manahan Kawat Kecamatan Bilah Hulu-Labuhanbatu, belum lama ini.

Katanya, penyebab ketertinggalan tersebut masih didominasi persoalan minimnya ketersediaan infrastruktur jalan yang menghubungkan ke daerah-daerah tersebut dengan dunia luar. “Pemerintah melalui Kementerian PDT akan melaksanakan program mengatasi persoalan daerah tertinggal dan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program lainnya, dengan menyediakan dana bersumber dari APBN”, ungkapnya.

Sedangkan kondisi di beberapa daerah yang mengalami kondisi serupa tidak jauh berbeda. Kehidupan warga yang dominan di wilayah pesisir pantai timur Labuhanbatu, kehidupannya masih memprihatinkan.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan H Sudarwanto Wakil Bupati Labuhanbatu. Katanya, kondisi umum daerah Labuhanbatu, di sektor infrastruktur jalan daratnya, lebih dari 173 kilometer jalan milik Negara yang ada mengalami kerusakan.

Sedangkan, sekitar 217 kilometer jalan milik Pemerintah Propinsi di Labuhanbatu, sekitar 153 kilometer dalam kondisi rusak. Sehingga, katanya, pada kesempatan serupa dalam kehadiran Menneg PDT di Labuhanbatu, untuk mengatasi hal itu, diperlukan adanya upaya-upaya perbaikan. Hal itu, selain untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dan perekonomian di sana. Sebab, akunya, kondisi perekonomian penduduknya sebesar 27,02 persen dalam keadaan miskin.

“37 Desa dari 242 Desa/Kelurahan yang ada di Labuhanbatu dalam kondisi sangat tertinggal dan terbelakang, dengan jumlah populasi penduduk yang mendiami daerah-daerah itu sekira 213.911 jiwa, hal itu keterdapatannya lebih didominasi di wilayah-wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera”, paparnya.

Keterbelakangan masyarakat di sana, tegas Sudarwanto, lebih terfokus disebabkan minimnya akses transportasi, pendidikan dan kesehatan. Pemkab Labuhanbatu menyadari sepenuhnya permasalahan yang krusial itu. Namun, lagi-lagi alasan yang menjadi kendala utama di sana, terbenturnya dengan soal ketersediaan anggaran.

“Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan program pembangunan ke wilayah terisolir. Dan, upaya melakukan peningkatan perekonomian masyarakatnya. Namun, masih menghadapi kendala. Yakni, keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan darat. Serta, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi,” urainya.

Untuk sektor Pendidikan, bebernya kala itu, angka Partisipasi Sekolah (APS) Labuhanbatu di tingkat Sekolah Dasar(SD) telah mencapai 98,05 persen. SMP sekira 86,53 persen. SMA lebih dari 66 persen. Sedangkan, untuk Strata 1 hanya 2,70 persen.


Portal, Solusi Kurangi Kerusakan Jalan di Labuhanbatu

Malah, salahseorang anggota legislasi disana mengakui dan mengetahui betul kondisi jalan-jalan di Labuhanbatu pada beberapa ruasnya dalam memprihatinkan. Seraya mengakui, dominan kerusakan terjadi rusaknya jalan darat di kabupaten Labuhanbatu, disebabkan faktor banyaknya kenderaan berat yang melintas melebihi tonase.

Padahal, ambang batas dan toleransi beban kenderaan untuk masing-masing badan jalan telah ditentukan.

“Beberapa faktor yang ada sangat berpengaruh penyebab terjadinya kerusakan terhadap badan jalan. Salahsatunya, bebasnya truck yang melebihi tonase melintas, serta kurangnya perhatian pemerintah maupun masyarakat untuk merawatnya,” terang Jahotman Sinaga, Ketua Komisi D DPRD Labuhanbatu yang membidangi masalah pekerjaan umum.

Maka, secara tegas pihak terkait meminta, kepada dinas perhubungan dan Dinas Kimprasda Labuhanbatu, untuk segera bekerjasama dalam melakukan pengawasan-pengawasan. Sehingga, kerusakan-kerusakan badan jalan milik Pemerintah Kabupaten dapat diminimalisir.

“Kita berharap agar kedua dinas itu saling bekerja sama untuk menjaga badan jalan agar tidak cepat hancur,” kata Jahotman.

Ia mencontohkan, masih banyak truck yang bertonase 10 ton melintas dijalan yang hanya mampu dilintasi seberat 8 ton, keadaan itu mengakibatkan badan jalan tidak dapat bertahan lama. “Saat ini truck muatan 10 ton masih melintas di jalan yang hanya berkekuatan 8 ton, bagaiman tidak cepat hancur,” kesalnya.

Untuk itu, komisi D DPRD Labuhanbatu yang membidangi masalah pekerjaan umum, meminta kepada kedua dinas tersebut, agar melaksanakan berbagai strategi penyelesaian persoalan itu. Salahsatunya, tutur Jahotman, dengan membangun berbagai portal di lokasi-lokasi jalan kabupaten yang kerap di lalui truk-truk bertonase lebih

“Sebaiknya untuk jalan yang di pedesaan maupun kelurahan, agar di pasang portal.

Alasannya, kini banyak jalan di kampung yang rusak dilintasi truck-truck bertonase tinggi. Jadi, kalaulah dipasang portal, saya kira itu cara yang paling baik,” imbuhnya.

Dalam pembagian tugas, ujarnya, jika Dinas Kimprasda yang memasang, Dinas Perhubungan sebagai perawat dan pengawasannya. Nah, kalau sudah begitu, saya kira untuk tahun kedepan kerusakan jalan semakin sedikit,” ucap Jahotman.

Pantauan wartawan di lapangan, hampir disetiap jalan masih banyak ditemui truck bertonase tinggi melintas di jalan perkampungan. Keadaan itu sepertinya terlepas dari perhatian instansi yang terkait. Seperti contoh, jalan Perlayuan, kelurahan Padang Matinggi, kecamatan Rantau Utara, truk yang biasanya bermuatan sawit rata-rata 10 ton bebas melintas.

Padahal dahulunya telah ada terpasang portal dan anehnya Pos milik dinas Perhubungan yang melakukan pengutipan restribusi terhadap truk yang melintas terkesan tak perduli.

Mutu Aspal Mempengaruhi

Disatu sisi, terlepas dari kurangnya pengawasan terhadap pengguna jalan darat di sana. Mutu pekerjaan proyek pembangunan, bahkan kualitas material pekerjaannya juga perlu menjadi sorotan. Sebab, sebahagian kalangan juga menuding, otoritas penyedia jasa dan materi aspal Hotmix di Labuhanbatu sebagai distributor tunggal, juga tidak terlepas dari peranan peningkatan mutu jalan-jalan di Labuhanbatu.

Dimana, tudingan-tudingan itu menjadi alasan. Pasalnya, aspal hotmix yang disalurkan oleh PT AK di Kecamatan Bilah Hulu untuk dipakai sebagai lapisan beton (Laston) pada proyek pembuatan jalan di daerah itu, kualitasnya kini diragukan.

Karena, disinyalir bahan baku yang dipakai oleh PT AK kini memakai batu kerikil. Sehingga, masih banyak ditemukan batu kerikil yang belum pecah ikut dihampar pada lapisan aspal beton (laston) yang lolos dari “adonan” mesin pemecah batu. Belum lagi, dengan minimnya komposisi Debu Batu yang ada di dalam material aspal. Sebab, PT AK, disinyalir kini mengalami kesulitan mendapatkan bongkahan-bongkahan batu besar sebagai bahan dasar pembuatan aspal. Akibatnya, hanya mempergunakan batu kali dengan debit yang tidak sesuai standart ketersediaan Debu Batu.

Salahseorang konsumen perusahaan itu, yang juga sebagai kontraktor, rekanan dari Dinas kimprasda Labuhanbatu, mengaku dirinya terpaksa mengeluarkan dana tambahan, untuk melakukan perawatan proyek peningkatan jalan priodik yang telah diselesaikanya pada tahun 2006. Walau, pengerjaan proyek yang dilakukan sesuai bestech dan tak terlepas dari pengawasan konsultan terkait.

Sinyalemen itu, alasan lain yang kian memperkuat. Dimana, hamparan aspal hotimx pada badan jalan yang dijadikan laston, secara kasat mata terlihat jelas, masih banyaknya batu-batu kerikil yang belum pecah. Terlebih lagi, dengan akumulasi jumlah melebihi batas toleransi.

Isu yang berkembang itu mengharuskan pihak Kimprasda Labuhanbatu mempertanyakannya. Dikabarkan, kulitas hotmix dari PT AK sempat menjadi sorotan pihak dinas Kimprasda. Namun sampai sekarang belum diketahui sampai dimana jawaban dari penyalur Hotmix ke tiga Kabupaten itu. Padahal, bukan jumlah sedikit produk PT AK itu dipergunakan di Labuhanbatu. Untuk tahun anggaran 2007 lalu, pihak Pemkab Labuhanbatu melalui Dinas Kimprasda, tercatat pengguna terbesarnya. Dengan akumulasi angka melebih 35 ribu ton aspal hotmix.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: