Dana Bimtek KPPS Belum Cair

KPUD Labuhanbatu kembali menuai permasalahan. Sebelumnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa mengeluhkan dan mempertanyakan dana perjalanan dinas yang seharusnya telah diterima beberapa waktu lalu. Malah, kali ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan juga mengalami hal yang serupa.

Pasalnya, biaya keperluan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), juga terkendala pendanaan.

Parahnya lagi, sebahagian PPK telah ada yang melaksanakan tahapan tersebut. Meski, dengan mempergunakan dana probafi. Hal itu terpaksa dilakukan guna mengejar suksesi jadwal Pilgubsu.

Seperti dialami PPK Bilah Hulu, mereka telah melakukan pelantikan sekaligus Bimtek selama tiga hari yang dimulai sejak tanggal 30 hingga 1 April 2008 lalu. Pada agenda acara itu, hadir masing-masing petugas di KPPS sekitar 3 orang. Untuk PPK di kecamatan Bilah Hulu itu sendiri terdapat sekitar 126 TPS dan 24 PPS.

“Kami sudah laksanakan pelantikan dan Bimtek selama tiga hari. Pesertanya masing-masing KPPS diwakili minimal tiga orang. Tapi, sampai saat ini, kami belum menerima dana untuk pelaksanaan itu. Sudah dua kali saya kemari, tetapi belum dicairkan juga,” ungkap Suparman TS, ketua PPK kecamatan Bilah Hulu, Kamis (3/4) di kantor KPUD setempat.

Masih menurutnya, biaya yang mereka pergunakan terpaksa melalui patungan dari seluruh PPS yang ada di kecamatannya. Dipastikannya, jikalau PPS tidak membantu, pelantikan dan Bimtek itu tidak akan terlaksana.

“Untung saja ketua-ketua PPS mau mengerti saat kami minta bantuan dana untuk proses itu. Kalau sempat kami tunggu uang dari KPUD, pasti tidak terlaksana,” jelasnya.

Sembari menjelaskan, ianya juga telah berulang kali ke kantor KPUD terkait permasalahan itu.

Sementara, Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane, mengatakan, bahwa ianya tidak mengetahui persis permasalahan. Sehingga, dana itu belum dapat dicairkan.

Tapi yang pasti, akunya, pihaknya selalu menyarankan agar segala anggaran yang ada secepatnya diberikan. Itu, agar tahapan yang ada dapat berjalan dengan lancar.

“Kita sudah tekankan agar segera merealisasikan anggaran yang ada. Sampai sejauh ini, kita belum tahu penyebab dana itu belum dicairkan. Terlebih lagi, sebagian telah melaksanakan tahapan itu. Jadi, saya kira tidak ada masalah kalau anggaran itu dicairkan,”,ucap Suhari.

Dijelaskannya, dari awal anggaran telah ada sesuai dengan apa yang diperlukan dan telah terperinci penggunaannya. Jadi menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak dimencairkannya.

“Semua itu punya perincian. Sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, memang tidak mungkin diperlama pencairannya,” paparnya.

Maka, Suhari yang juga didampingi Jamin Joni anggota KPUD Labuhanbatu lainnya, berharap agar Sekretaris KPUD segera mencairkan anggaran yang ada. Mereka memprediksi, jika permasalahan terus seperti ini, dikhawatirkan pemilu khususnya di Labuhanbatu terancam tergendala.

“Kalau situasi terus seperti ini, bisa-bisa Pilgubsu akan tergendala. Bahkan gagal. Karena, ketiadaan biaya. Sebab, biaya itu sangat berhubungan dengan perangkat

Suksesi pelaksana Pilgubsu,” ucap Suhari.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: