BPK Temukan Kejanggalan Penggunaan Keuangan

* LKPJ Bupati 2007 Laik Dikritisi

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Tahun Anggaran 2007 laik dikritisi. Pasalnya, dari beberapa laporan program kerja prioritas dan lainnya yang mempergunakan APBD tahun buku berjalan, terindikasi belum sepenuhnya optimal.

Soalnya, diduga kuat dana yang terakumulasi didalamnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan berlaku. Khususnya lagi, tentang perolehan, penyaluran dan penerimaan dana perimbangan. Baik dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Itu, mencuat setelah munculnya sinyalemen hasil pemeriksaan dari pihak BPK bernomor 26/S/XVIII.MDN/12/2007. Kelemahan sistem pengendalian intern atas rekening-rekening Kas daerah penerimaan dana perimbangan terkuak dengan jelas tidak memiliki dasar penetapan. Serta, pengendalian atas penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) belum memadai.

Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) pencairannya pada TA 2006 lalu dilaksanakan tidak tepat waktu. Apalagi, DBH dari pendapatan DBH pajak TA 2006 dan TA 2007 terlambat direalisasikan oleh Pemkab Labuhanbatu, serta DBH pajak bumi dan Bangunan (PBB) TA 2007 kurang diterima oleh Pemkab Labuhanbatu.

“Bagaimana penyusunan LKPJ Bupati dapat optimal. Bila ditilik dari temuan pihak BPK itu, maka diduga masih banyak penyusunan dan laporan keuangan pada APBD TA 2006 dan APBD TA 2007 lalu yang belum sesuai dengan kepatuhan peraturan berlaku. Maka, LKPJ bupati masih perlu untuk klarifikasi keakurasian datanya,” jelas Yos Batubara Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI), Minggu (27/4) di Rantauprapat.

Kata Yos, mengutip hasil pemeriksaan pihak BPK yang dilakukan Widodo Prasetya Hadi Plt Kepala Perwakilan BPK RI di Medan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan atas pengelolaan dan perimbangan menunjukkan bahwa dasar penetapan alokasi DAU/DAK/DBH belum valid. Bahkan, dasar pencairannya belum memadai serta penerimaannya belum tepat sasaran/jumlah dan waktu.

“Bila demikian, penyusunan APBD Labuhanbatu sebelumnya juga masih perlu direvisi. Serta, LKPJ Bupati juga masih pantas untuk dipertanyakan,” bebernya.

Disebutkan dalam laporan pihak BPK, kata Yos, Bupati disarankan agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan segera menerbitkan surat keputusan kepala daerah mengenai penetapan rekening kas daerah dan memberitahukannya kepada pihak DPRD Labuhanbatu.

Serta, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kepala bagian keuangan atas kelalaiannya melakukan kordinasi dengan KPPN, tidak mengusulkan penetapan rekening-rekening kas daerah penerimaan dana perimbangan dan atas keterlambatannya.

“Jika saran-saran yang disampaikan pihak BPK kepada Bupati belum ditindaklanjuti, maka sama halnya tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan di Pemkab Labuhanbatu belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam UU No15 Tahun 2004,” tegasnya.

Semantera itu, untuk APBD Labuhanbatu TA 2006 lalu juga masih banyak yang menjadi temuan pihak BPK dalam pemanfaatannya. Serta, hal itu menjadikan pihak BPK mengelurkan berbagai saran kepada Bupati Labuhanbatu.

“Namun, sejauh ini belum diketahui tingkat kepatuhan pihak Pemkab atas saran dari BPK itu,” tandasnya.

LKPJ Bupati : Ekonomi Labuhanbatu Tumbuh Signifikan

Sebelumnya, Senin (21/4) lalu, HT Milwan Bupati Labuhanbatu memberikan laporan pertanggungjawaban. Dalam laporan keterangan pertanggungjawabannya untuk Tahun Anggaran 2007, di kantor DPRD Labuhanbatu, Milwan menjelaskan LKPJ sebagai bentuk kewajiban kepala daerah sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskannya mengenai pencapaian target indikator ekonomi makro dan mikro serta target pencapaian prioritas pembangunan daerah yang terinci sebagaimana tugas penyelenggaraan urusan desentralisasi, terus mengalami pertumbuhan secara signifikan.

Sebab, ujarnya, disebanding dari tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2007 Labuhanbatu telah mengalami pertumbuhan ekonomi makro sebesar 6,79 persen. Hal itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada RPJM yang hanya sebesar 6,12 persen. “Dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen dari tahun 2006 sebelumnya,” paparnya.

Sementara, tambahnya, untuk Pendapatan domenstik Regional Bruto (PDRB) Labuhanbatu atas dasar harga konstan mencapai Rp7,86 triliun. Sedangkan pertumbuhan atas harga berlaku juga mencapai Rp14,08 triliun.

“Apabila dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp7,35 triliun atas harga konstan dan Rp12,56 triliun atas harga dasar berlaku, PDRB tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan, mencapai target yang ditetapkan dalam RPJM yaitu Rp7,84 triliun atas dasar harga konstan dan Rp14,08 triliun atas dasar harga berlaku,” papar Milwan.

Selain itu, milwan juga membebrkan aspek kesehatan yang terjadi di Labuhanbatu. Baik dari aspek umur harapan hidup yang telah mencapai 66,82 tahun pada tahun 2007 yang berarti lebih tinggi dari tahun 2006 lalu hanya 66,50 tahun. Dan, atau telah melampaui target RPJM yaitu 66,81 tahun.

“Untuk aspek pendidikan yang dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS), dapat dijelaskan APS SD 98,36 persen. APS SLTP 89,74 persen. Dan, APS SLTA 61,04 persen. Pada tahun 2007, angka ini lebih tinggi bila dibanding tahun 2006 dimana APS SD hanya 98,14 persen. APS SLTP 89,46 persen. Dan, APS SMA sebesar 60,70 persen,” paparnya.

Tidak hanya itu, Milwan juga memaparkan dari aspek ketenagakerjaan, khususnya dari angka perbandingan pengangguran terbuka. Pada aspek ini, terjadi penurunan angka yang relatif besar. Dimana, dibanding pada tahun 2006 lalu yang hanya 9,77 persen. Kini, di tahun2007 tinggal menjadi 9,08 persen. Atau, ulasnya, telah mengalami penurunan yang menggembirakan bila dibanding dengaqn angka pengangguran pada RPJM yang ditargetkan sebesar 11,57 persen.

Selanjutnya, pada sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu itu, Muilwan juga mengungkapkan penyampaian target kinerja prioritas pembangunan daerah TA 2007.

Dilaporkannya, pencapaiannya telah tersusun secara sistimatika yang mengacu pada PP No3 tahun 2007. dimana, untuk urusan desentralisasi disajikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.

“Khusus untuk pelaksanaan urusan desentralisasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam belanja langsung pada APBD secara garis besar. Yakni, laporan pertanggungjawaban difokuskan pada penjelasan mengenai realisasi pencapaian kinerja output (keluaran). Sedangkan, laporan realisasi anggaran secara rinci tercakup dalam laporan keuangan APBD Labuhanbatu TA 2007, setelah dilakukan audit oleh instansi yang berwenang,” tandasnya.

Untuk mendengar pendapat fraksi-fraksi DPRD Labuhanbatu, diagendakan hari ini (Senin, 28/4) akan digelar kembali sidang paripurna DPRD Labuhanbatu dengan agenda mendengar pendapat fraksi.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: