Temuan BPK RI di Bagian Sosial Setdakab Labuhanbatu

* Penggunaan Dana TA 2006 Tidak Tepat Sasaran

LAGI, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI temukan indikasi dugaan penggunaan keuangan Pemkab Labuhanbatu yang tidak sesuai peruntukannya.

Kali ini, hasil audit oleh auditorat utama keuangan negara V prwakilan BPK RI Medan bernomor 521/S/XIV.1/12/2007 menyebutkan, belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak sesuai peruntukkannya, yakni sebesar Rp687.579.800.

Dimana disebutkan, pada tahun anggaran (TA) 2006 lalu, Pemkab Labuhanbatu menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada Organisasi kemasyarakatan (Ormas) pada sekretariat daerah sebesar Rp16.294.839.000. dengan realisasi sebesar Rp15.155.970.600 atau 93,01 persen dari anggaran.

Demikian dikatakan Yos Batubara Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI), Selasa (29/4) di Rantauprapat.

“Belanja itu, diperuntukkan bagi keuangan Ormas, bantuan keuangan Partai Politik (Parpol), bantuan keuangan di bidang pendidikan dan keagamaan dn bantuan keuangan kepada sekretariat KPUD,” terangnya.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas bukti-bukti pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Ormas, katanya seraya mengutip temuan pihak BPK RI perwakilan Medan, diketahui bahwa belanja itu sebesar Rp398.778.800, diberikan bukan kepada Ormas. Namun, diberikan kepada Satuan kerja, instansi diluar Pemerintah Daerah/Instansi vertikal dan kepada perorangan.

“Bukti-bukti pertanggungjawaban atas sebahagian pengeluaran-pengeluaran itu berupa proposal, nota dinas/telaahan staf dari Kepala Bagian sosial yang disetujui oleh Sekda dan kwitansi yang ditandatangani oleh sipenerima. Namun, sebagian besar hanya berupa selembar kwitansi yang ditandatangani oleh si penerima dan nota dinas/telaahan staf dari Kebag sosial Setdakab yang disetujui oleh Sekda,” ujarnya.

Selain itu, telaahan staf dari Kabag sosial hanya menyarankan nilai bantuan yang dapat diberikan serta mata anggaran untuk pembebanan permohonan bantuan tersebut, tanpa menyebutkan apakah pemohon yang mengajukan proposal bantuan tersebut memang merupakan organisasi masyarakat yang layak menerima bantuan atau tidak.

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti-bukti pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan tersebut diketahui bahwa sebagian belanja bantuan keuangan tersebut sebesar Rp288.800.000, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan secara rutin/terus menerus dan mengikat.

Bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran-pengeluaran tersebut hanyalah selembar kwitansi yang ditandatangani oleh si penerima dan nota dinas/telaahan staf dari Kabag sosial setdakab Labuhanbatu yang disetujui Sekdakab.

Akibatnya, dengan kondisi demikian, realisasi belanja bantuan keuangan kepada Ormas, sebesar Rp687.579.800 (Rp398.779.800 + Rp288.800.000) tidak sesuai peuntukkannya dan tidak dapat diyakini kebenarannya serta berpotensi untuk disalahgunakan.

Kondisi itu terjadi karena, Kabag Sosial selaku pengelola bantuan keuangan kurang cermat dalam memberikan telaahan atas proposal yang diajukan. Selain itu, Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran dan Kabag Keuangan dalam menyetujui pengeluaran belanja keuangan kepada Ormas tidak berpedoman pada ketentuan tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Sekretaris Daerah dalam pemeriksaan pihak BPK RI, katanya, membenarkan bantuan keuangan kepada Ormas dalam pelaksanaannya terdapat pengeluaran yang tidak tertampung pada anggaran lain dan dibebankan pada belanja bantuan keuangan. “Namun, hal ini akan menjadi perhatian untuk melakukan efektifitas penggunaan bantuan keuangan sesuai peruntukkannya,”.

Maka, BPK RI menyarankan kepada bupati Labuhanbatu agar memberikan sanksi kepada Sekda, Kabag Sosial dan Kabag Keuangan atas kesalahan masing-masing dalam mereaslisasikan pengeluaran belanja bantuan keuangan kepada ormas tidak berpedoman pada ketentuan tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sayangnya, ketika hal ini dikonfirmasi kepada Plt Sekdakab Labuhanbatu, Karlos Siahaan belum berhasil. Pasalnya, meski nada panggil pada ponsel bersangkutan sedang aktif, namun tidak diangkat.(FDH)

Rincian Penggunaan Dana

Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi(Rp) %

2.01.01.03.4.5.01.01.2 Bantuan keuangan Ormas 8.265.125.000 7.700.125.600 93,16

2.01.01.03.4.5.01.04.2 Bantuan keuangan Parpol 945.000.000 945.000.000 100

2.01.01.03.4.5.01.05.2 Bantuan keuangan Bid Pendidikan 2.733.150.000 2.390.500.000 87,46

2.01.01.03.4.5.01.04.2 Bantuan keuangan Bid Keagmaan 4.166.700.000 3.935.481.000 94,45

2.01.01.03.4.5.01.04.2 Bantuan keuangan Sek KPUD 184.864.000 184.864.000 100

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: