Tapal Batas Sumut-Riau Kembali Dibahas

* Luas Wilayah Salahsatu Syarat Pemekaran Daerah

BULAN Mei ini, sengketa tapal batas antara Labuhanbatu, Sumut dengan Riau akan kembali dibahas.

Itu, setelah mendesaknya proses rencana pemekaran daerah Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten.

“Bulan Mei akan kembali dibahas penyelesaian batas propinsi Sumut dengan Riau,” terang Sudarwanto Wakil Bupati Labuhanbatu, Rabu (30/4) disela-sela acara menerima kunjungan Tim Observasi DPOD Depdagri di ruang data dan karya serdakab Labuhanbatu.

Katanya, Tapal batas itu bukan sekedar sengketa antara Labuhanbatu dengan kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Tapi, kini masalah itu, ujarnya sudah menjadi pembahasan antara tingkat kedua propinsi.

Pembahasan penyelesaiannya terus dikoordinasikan dengan tingkat Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta. Meski terkesan sempat berlarut dan lama dalam penyelesaiannya, tapi itu, aku Sudarwanto semata dikarenakan minimnya ketersediaan jumlah tenaga SDM di tingkat Dirjen PUM Depdagri.

“Keterlambatan penyelesaiannya adalah disebabkan minimnya personil di Ditjen PUM. Sedangkan, sengketa tapal batas yang mesti diselesaikan menyangkut persoalan se Indonesia,” paparnya.

Kejelasan batas-batas wilayah dan luas suatu daerah juga sebagai penentuan berhasil tidaknya proses pemekaran suatu daerah. Sebab, sebagai syarat standar pemekaran sesuai PP No129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah, hal itu telah menjadi datu ketentuan.

“Ada 7 syarat. Salahsatunya adalah luas wilayah daerah yang akan dimekarkan,” ujar Riyanto salahseorang anggota Tim Observasi DPOD Depdagri, Rabu (30/4) disela-sela kunjungannya meninjau kesiapan pemekaran Labuhanbatu menjadi 3 Kabupaten.

Meski demikian, sebelumnya, pihak Pemkab Labuhanbatu, terkesan tidak akan mundur setapak pun dari tapal batas dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau di Dusun Beringin Jaya, Desa Beringin Makmur dan Patok Batas 153 di Dusun Aek Cindur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba serta batas perairan laut di Kecamatan Panai Tengah Labuhanbatu yang menjadi objek permasalahan.

Itu dibuktikan dengan tetap konsernya mengikuti setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam mengambil penyelesaian permasalah.

Seperti pertemuan yang dilangsungkan di gedung Departemen Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Umum Lantai 3, ruang rapat 3 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Disebut-sebut, alasan pihak Pemkab Labuhanbatu mempertahankan perbatasan itu, karena, tapal batas sudah jelas tercantum di peta rupa bumi berupa peta dasar sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 pada pasal 4 ayat 1 dan dalam lampiran Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 pada poin (b) dan melihat fakta-fakta di lapangan berupa sarana/prasarana umum yang telah dibangun Pemkab Labuhanbatu seperti; Pos Polisi, Polindes, perumahan penduduk dan pabrik kelapa sawit.

Namun muncul permasalahan ketika pihak Pemkab Rohil juga mengklaim objek serupa sebagai bahagian dari Propinsi Riau.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: