Kuasa Hukum PT DMS Menyesalkan dan akan “Somasi” DPRD Labuhanbatu

Marthin Simangunsong SH MH selaku kuasa hukum PT DMS—perusahaan bergerak bidang kayu/perkebunan di Labuhanbatu, menyesalkan sikap anggota DPRD Labuhanbatu Zulham Ariyanto yang menuding PT DMS seolah-olah melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung Bukit Barisan, sebagaimana diberitakan koran Medan (SIB, 14/5 Hal Martabe). ”PT DMS yang memiliki semua kelengkapan surat-surat terkait operasionalnya merasa dicemarkan dan bisa menimbulkan keresahan dengan pernyataan dewan itu. Untuk itu kita sedang mempertimbangkan melakukan langkah-langkah hukum minimal melayangkan “somasi” ke anggota maupun pimpinan DPRD Labuhanbatu,” ungkap Marthin Simangunsong didampingi GM PT DMS Ir Togar Simanjuntak MBA kepada wartawan di Medan, Kamis (15/5) malam.
Menurut dia, seharusnya sebagai anggota dewan jangan sembarangan bicara kalau belum mempunyai dasar yang kuat. “Bagaimana klien saya PT DMS bisa dituding merambah hutan Bukit Barisan di Aek Natas, sedang kenyataannya memiliki perijinan yang lengkap. Dan sesuai Keputusan Menhut RI No 44/Menhut-II/2005 junto Keputusan Menhut No SK. 201/Menhut-II/2006 tgl 5 Juni 2006, menerangkan bahwa areal ijin lokasi PT Daya Mandiri Sawit (DMS) adalah berada pada areal penggunaan lain (di luar kawasan hutan). Begitu juga lokasi IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) yang dimohon seluas lebih kurang 800 Ha adalah berada di dalam areal ijin lokasi PT DMS,” kata Marthin.
GM PT DMS Ir Togar Simanjuntak MBA menambahkan, pihaknya selaku pengusaha yang sudah banyak menanamkan investasi termasuk untuk kelengkapan perijinan dalam operasional, sangat menyayangkan pernyataan anggota DPRD Labuhanbatu itu karena tanpa terlebih dahulu melakukan pencekingan guna mengetahui keadaan sebenarnya. ”Secara prinsip kita tidak merasa terganggu karena memang perusahaan sudah memiliki segala ijin yang berhubungan dengan operasional dari instansi berwenang. Tapi sebagai intelektual, anggota dewan tidak sepatutnya menyatakan demikian tanpa cek dan ricek ke lokasi, instansi terkait dan pihak PT DMS,” ujar Tagor Simanjuntak.
Dalam pemberitaan (SIB,14/5) dengan judul “DPRD Minta Hentikan Perambahan Hutan Bukit Barisan di Labuhanbatu” disebutkan, Komisi B DPRD Labuhanbatu meminta Polres Labuhan Batu dan Dinas Kehutanan Labuhanbatu segera menghentikan aksi para perambah hutan di kawasan Bukit Barisan daerah Kec Aek Natas dan NA IX-X. ”Kawasan pegunungan Bukit Barisan yang dirambah itu sebahagian hutan lindung karena itu segera harus dihentikan,” ujar anggota Komisi B Zulham Ariyanto kepada wartawan di DPRD, Senin (12/5) kemarin.(M-2/d/harianSIB)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: