Kajari Rantauparapat Optimis Capai Target Penangan Kasus Korupsi

Untuk penanganan kasus korupsi di Rantauprapat, Kajari merasa optimis dapat mencapai target sesuai dengan konsep penegakan hukum kejaksaan yang telah ditentukan dengan sistem 5-3-1. Artinya Kejaksaan Tinggi diharuskan menyelesaikan 5 kasus korupsi per tahunnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) 3 kasus dan Kejaksaan Cabang Negeri (Kacabjari) satu kasus.
Demikian dikatakan Kajari Rantauprapat Ali Hanafiah Pohan SH melalui Kasipidsus Ramli Damanik SH kepada Wartawan, Rabu, (21/5) pagi. Kalau target saya sudah cukup, apalagi saya kan masih tiga bulan bertugas disini. Sudah empat kasus korupsi yang kami tangani,ujar Ramli Damanik SH.
Tetapi menurutnya lagi, tahun sebelumnya penanganan kasus korupsi di Kejari Rantauparapat masih ada yang terutang. Sehingga pihaknya berusaha untuk pencapaian kekurangan tahun sebelumnya.Tapi mudah-mudahan selama saya masih disini, saya optimis. Yang dikhawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang tidak senang, misalnya ditekan-tekan meminta saya untuk pindah. Bisa saja ini kan, memungkinkan kan?” katanya.
Namun meski begitu, ia tidak merasa gentar menghadapi oknum-oknum tersebut. Sebab, bertugas di Rantauparapat ini dirinya sama sekali tidak memiliki beban. Sehingga ia berniat akan menyikat pelaku korupsi di Rantauparapat. Menurutnya, sudah saatnya pelaku korupsi di kabupaten penghasil sawit ini di diperiksa dan diadili agar masyarakat puas akan kepastian hukum.
Yang menjadi kendala sekarang ini di kantor Kejari Rantauparapat, terbatasnya SDM dalam penanganan kasus korupsi”, terang Ramli Damanik SH.
Selama tiga bulan saja bertugas di Rantauparapat, Ramli Damanik SH sudah menangani empat kasus dugaan korupsi seperti di Dinas Pasar Labuhanbatu . Dalam kasus itu laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) sewa ruko milik Pemkab yang disebutkan Kadis Pasar dianggap DPRD Labuhanbatu tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga masih ada kekurangan hingga ratusan juta rupiah.
Selain itu, Kadis Kesehatan, NF sudah dijadikan sebagai terdakwa dalam dugaan kasus pengadaan teknis dinas kesehatan. Hingga sekarang kasus ini masih dalam persidangan.
Kasus lainnya dugaan korupsi dilakukan Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Mina Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu terkait dugaan korupsi bantuan lunas subsidi BBM dari pemerintah pusat senilai Rp 100 juta TA 2001-2002.
Akhirnya dilakukan penahanan terhadap tersangka ketua KUD itu, karena dianggap sudah cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi bantuan pemerintah pusat.
Modus yang dilakukan tersangka AWD (66) selaku ketua KUD Mina mengusulkan bantuan dana bergulir dari Menteri Koperasi dan UKM sebesar Rp 100 juta. Usai meperoleh dana bantuan itu tidak dikembalikan kepada pemerintah pusat dan akhirnya tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan lunak tersebut.
Padahal, Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya menegaskan bantuan tersebut bergulir dengan masa pengembalian selama 3 tahun berjalan. Petunjuk teknisnya ditandatangani Dinas Koperasi, Pemkab Labuhanbatu dan 12 ketua koperasi di Labuhanbatu penerima bantuan termasuk Ketua KUD Mina Sei Berombang. (S 18/p/harian SIB)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: