Kejari Rantauprapat Periksa Bendahara dan Kasubdis Pendapatan Labuhanbatu Hingga Tengah Malam

Setelah mangkir 2 hari, bendaharawan dan kasubdis pendapatan Dinas Pasar dan Kebersihan (Dispaskeb) Pemkab Labuhanbatu akhirnya memenuhi penggilan jaksa penyidik. Kedua PNS dimaksud diperiksa hingga tengah malam oleh Kejaksaan Negeri Rantauprapat terkait dugaan korupsi retribusi pasar dan sewa rumah toko milik pemda TA 2006-2007.
“Dua-duanya datang setelah panggilan kedua,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Rantauprapat Novhan Siregar SH ketika dikonfirmasi SIB, Senin (19/5), terkait pemanggilan bendahara dan kasubdis pendapatan Dispaskeb dimaksud di Kejari.
Pantauan SIB, bendaharawan dan Kasubdis pendapatan dimaksud hadir di Kejari Jl Sisingamangaraja Rantauprapat sekira pukul 12:15 WIB, membawa bundelan. Mereka datang didampingi pengacara.

Selanjutnya, wanita berpakaian hijau bertuliskan Linmas sebagai bendahara dinas memasuki ruangan Kasi Intelijen dan Kasubdis memasuki ruangan Pidsus.
Menurut Kasi Intelijen, Darlina Dalimunthe selaku bendahara dan Muliaman selaku Kasubsdis pendapatan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di dinas yang dipimpim HA Sotar Lubis SSos, dimaksud.
Katanya, HA Sotar Lubis selaku kepala dinas akan dipanggil juga setelah pemeriksaan Kepala Pembantu Pasar Lama, Kepala Pembantu Pasar Baru, Kepala Pembantu Pasar Aeknabara, bendaharawan dan Kasubdis pendapatan itu. Katanya, mereka dipanggil sebagai saksi untuk pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
Hari Rabu pekan lalu, Kepala Kantor Pembantu Pasar (pajak) Lama Bahriun Dalimunthe, Kepala Kantor Pembantu Pasar Baru Juardani SE dan Kepala Kantor Pembantu Pasar Aeknabara Kecamatan Bilah Hulu Khaidir Reza, telah diperiksa tim intelijen. Setelah dilakukan pengembangan, Kejari memanggil bendaharawan serta Kasubdis pendapatan untuk hadir pada Kamis (15/5), namun keduanya tidak hadir waktu itu sehingga dipanggil lagi untuk diperiksa Senin (19/5).
Kajari Rantauprapat M Ali Nafiah Pohan SH ketika dikonfirmasi SIB membenarkan penyidik melakukan pemeriksaan tersebut meski pihak dinas telah menyetorkan PAD
Rp168.433.000 ke kas daerah tanggal 13 dan 14 Mei 2008. Menurutnya, pengembalian uang tidaklah menghilangkan tindak pidana dalam suatu kasus.
Praktisi hukum H Nixcon Tambunan SH, menyebutkan meski pihak Dispaskeb Pemkab
Labuhanbatu telah menyetorkan kekurangan PAD ke kas daerah bukan berarti dugaan korupsinya hilang. Itu malah menjadi suatu bukti otentik bagi pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan.
Menurut Kasi Pidsus, Rabu (21/5), kedua PNS Dispeskeb itu diperiksa hingga tengah malam. Kasubdis pendapatan Muliaman diperiksa hari Senin hingga pukul 22:00 WIB dan bendaharawan diperiksa hingga menjelang pukul 00.00. (S25/p/harian SIB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: