PTSC Mangkir Panggilan DPRD

Pihak perusahaan perkebunan PT Smart Corporation mangkir dari panggilan DPRD Labuhanbatu.

Padahal,kehadiran mereka sangat penting untuk menjembatani perselisihan kasus tanah seluas 3.000 hektare (ha) dengan warga Desa Padang Halaban. Sikap perusahaan itu disesali anggota Dewan daun warga desa. Menurut Sekretaris Kelompok Tani Desa Padang Halaban M Syafei, kasus penyerobotan tanah ini sudah terjadi sejak 1942 ketika masa penjajahan Jepang.

Seluas 3.000 ha yang tersebar di sejumlah desa sepeti di Desa Padang Halaban, Karang Anyer, Sidomulyo, Aek Horsik, Sidodad, Kartosungtono, Padang Meninjau,serta Blok M sempat ditanami tanaman pangan. Pada 1954 tanah itu akhirnya menjadi perkampungan dengan dikeluarkannya HGU Desa Padang Halaban.Hal ini dilindungi UU Darurat No 8/1954. Kemudian, pada 1965 terjadi gejolak Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta sehingga berimbas ke Desa Padang Halaban.

Sebanyak 119 tokoh masyarakat di kampung itu diculik hingga sekarang tidak diketahui di mana berada. “Mereka dibuang entah ke mana dengan tuduhan terlibat PKI,“ ungkap M Syafei. Dua tahun kemudian, 1968,masyarakat di desa itu mulai diintimidasi perusahaan Padang Halaban.Akhirnya dengan dukungan oknum aparat,pihak perusahaan berhasil merampas bukti kepemilikansurattanahdarirakyat. Lalu, pada 1969–1970, pihak perkebunan Padang Halaban melakukan upaya paksa dengan cara menggusur masyarakat.

Sekretaris Komisi A DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori menyesalkan sikap yang diperlihatkan perusahaan.Padahal, Dewaninginmembantu menyelesaikan permasalahan tersebut.“Kalau mereka tetap tidak mau hadir sampai panggilan ketiga, kita meminta pihak kepolisian untuk memanggil paksa pihak perkebunan,“ tandasnya.Dia menambahkan, sebenarnya pemerintah daerah sudah bisa menyelesaikan kasus tanah.Acuannya UU Pertanahan No 34/2003.Pasal 2 ayat 2 menyebutkan kewenangan pemerintah daerah menyelesaikan perselisihan soal tanah garapan.

“Ada kesepakatan bersama antara Kejaksaan Agung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat. Jadi kejaksaan dan BPN di daerah merupakan perpanjangan tangan yang harus menyelidiki sengketa tanah,“ papar Dahlan. Sementara itu, pihak PT Smart Corporation saat dikonfirmasi melalui staf regionalnya, Reinrat, mengaku tidak bisa memberikan komentar tentang ketidakhadirannya. (sartana nasution/SINDO)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: