Sengketa Tanah HPPG Vs PT SBI

* Oknum Kemenhut ‘Terlibat’

Saling klaim di areal Hutan tanaman industri (HTI). Akhirnya, berbuntut sengketa antara warga dusun Pintu Gajah I, II dan III Desa Sungai Meranti Kecamatan Torgamba Labuhanbatu dengan pihak PT Sinar Belantara Indah (SBI). Sehngga, untuk memastikan kepemilikan hak atas tanah yang berlokasi di areal hutan itu, warga setempat mendatangi kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (22/5) di kawasan jalan SM Raja Rantauprapat.

Puluhan warga yang tergabung dalam himpunan petani pintu gajah (HPPG) I, II dan III itu sejak pagi mendatangi kantor bupati setempat. Dalam orasinya dan tuntutannya, warga mengaharapkan kepada pihak Pemkab Labuhanbatu untuk dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dialami warga.

Akhirnya, meski tanpa dihadiri pihak Perusahaan, Pemkab Labuhanbatu memanggil para delegasi warga untuk membicarakan persoalan itu.

Ketua HPPG Beberapa delegasi warga yang dipimpin H Sitohang dengan beberapa delegasi warga lainnya diterima Karlos Siahaan Plt sekdakab Labuhanbatu yang juga ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Labuhanbatu.

Terungkap, warga HPPG yang berjumlah sekira 1742 kepala keluarga (KK) mengklaim memiliki areal seluas 6.500 ha luas tanah dari 32.000 ha akumulasi jumlah luas HTI. Pada lokasi serupa, pihak PT SBI juga memiliki lahan seluas 2.200 ha.

Ironisnya, berdasarkan planologis dari kementerian kehutanan RI di Jakarta bernomor S.71/Menhut-VI/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 lalu ternyata selain PT SBI badan usaha swasta lainnya juga diterangkan memiliki lahan di areal HTI tersebut. Sampai disini, terungkap persengketaan warga pada areal HTI itu juga dihadapkan pada persengketaan tanah dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang sebelumnya bernama PT Sumatera Sinar Plywood Industri (SSPI). Namun, luas lahan perusahaan itu belum diketahui secara pasti oleh kalangan warga.

Akibatnya, sebagai fasilitator permasalahan, pihak Pemkab Labuhanbatu juga telah melayangkan surat bernomor 593/1210/TST/2008 pada 28 April 2008 lalu, perihal penyelesaian permasalahan PT SRL (d/h PT SSPI) dengan kelompok tani Pintu Gajah Labuhanbatu.

Dalam surat itu, disebutkan sebagai fasilitator permasalahan pihak Pemkab telah melakukan upaya mempertemukan kedua pihak untuk membicarakan kesepakatan kemitraan yang akan diikat dengan hukum (MoU). Akan tetapi, dikabarkan hasil kesepakan itu tidak dapat berjalan semestinya. Sebab, warga menolak secara keras tawaran hubungan secara kemitraan dan tetap menuntut agar tanah para perserta HPPG agar dikembalikan.

Hisar Sihotang ketua HPPG mengakui kalau permasalahan sengketa tanah itu telah berlangsung lama. Yakni sejak keberadaan pihak perusahaan PT SBI. Padahal, warga yang sejak tahun 1988 lalu telah memiliki tanah itu. Itu, katanya didasari dengan kepemilikan surat keterangan riwayat tanah (SKRT) dari pihak aparatur Desa dan Kecamatan setempat. Namun, sejak kehadiran PT SBI di tahun 1997 lalu, persoalan terus berlanjut hingga belakangan waktu terakhir.

“Warga telah memiliki tanah itu sejak tahun 1988 lalu. Itu, setelah menerima SKRT dari pihak kepala desa dan Camat,” bebernya.

Namun, kini tinggal hanya beberapa warga yang memiliki surat sejenis itu. Sebab, ujar Saelan salah seorang anggota HPPG lainnya yang turut dalam unjukrasa itu mengakui, kalau SKRT lainnya, sebelumnya telah diambil salahseorang perangkat desa setempat. Alasannya, untuk memperbaiki dan memperbaharui surat. “Akan tetapi, dari saat itu hingga kini suratnya tidak pernah dikembalikan,” bebernya.

Oknum Dephut ‘Terkait’

Dari luas lahan milik PT SBI, ternyata lebih dari 50 persennya yakni seluas 1200 ha diduga kuat merupakan milik atas nama salahseorang oknum penting di Dirjen RLPS Kementerian Kehutanan RI.
“Seluas 1200 ha lahan milik PT SBI diduga adalah milik oknum di kantor kementerian kehutanan RI,” beber H Sitohang.

Meski demikian, mereka lanjutnya, tidak gentar dan takkan mundur bahkan merasa optimis tanah mereka tersebut akan kembali kepada warga. “Untuk itu, kita mengaharapkan kepada pihak Pemerintah agar dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Kita merindukan adanya kebijakan yang pro pada rakyat,” tegasnya.

Hingga saat ini, katanya lagi, areal lahan yang bersengketa itu telah lama ditempati warga dan ditanami tanaman kelapa sawit dan karet. Bahkan, warga bermukim diareal perkebunan yang kini menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari.

“Kita sebagai petani menjadikan tanaman perkebunan di tanah persengketaan itu sebagai sumber mata pencaharian,” jelasnya.

Anehnya, tambahnya lagi, warga yang terhimpun dalam HPPG I, II dan III bersengketa dengan pihak PT SBI. Akan tetapi, dari keluarnya surat dari planologi Kementerian Kehutanan yang mengakui kalau areal lahan di sana juga dimiliki oleh pihak PT SRL, warga kian menaruh kecurigaan akan penyelesaian sengketa tanah itu. Terlebih lagi, sejarah keberadaan pihak PT SRL yang konon tidak diketahui warga secara pasti jumlah kepemilikan lahannya.

Bahkan, mereka ujar H Sitohang menilai antara pihak PT SRL yang sebelumnya bernama PT SSPI masih memiliki hubungan manajemen yang erat antara keduanya. Sehingga, mereka, imbuhnya, menaruh curiga adanya dugaan upaya memonopoli pemanfaatan lahan HTI disana.

“Kita bersengkata dengan PT SBI. Kok, kini malah melibatkan pihak PT SRL. Serta, apakah keduanya masih memiliki hubungan jaringan usaha. Kalau dugaan itu betul, maka disinyalir untuk memanfaatkan lahan itu telah terjadi upaya-upaya monopoli,” tandasnya.

Sementara itu, Pemkab Labuanbatu mengaku hanya sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa itu dan persoalan sengketa agraris yang ada di Labuhanbatu tetap menjadi agenda dalam pembukuan pihak tim Penanganan Persengketaan Tanah di Tim 9 Labuhanbatu. “Kita tetap memfasilitasi permasalahan. Apalagi untuk sengketa tanah antara warga HPPG dengan Perusahaan, kini telah menjadi penyelesaiannya permasalahannya di tingkat kementerian Kehutanan RI di Jakarta. Jadi, Pemkab hanya sebagai fasilitator,” papar Karlos Siahaan plt Setdakab Labuhanbatu.

Setelah melayangkan surat kementerian kehutanan bernomor 593/1210/TST/2008 pada 28 April 2008 lalu, perihal penyelesaian permasalahan PT SRL (d/h PT SSPI) dengan kelompok tani Pintu Gajah Labuhanbatu beberpa waktu lalu, untuk sengketa tanah antara warga dengan pihak PT SBI, Pemkab juga segera melayangkan surat kembali.
“Kita juga akan kirimkan kembali surat serupa,” tandasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: