Kejari Rantauprapat Bidik Dugaan Korupsi Penjualan Hutan Negera

Kejaksaan Negeri Rantauprapat mulai membidik dugaan korupsi penjualan hutan negera di Kecamatan Panai Hilir dan Panai Tengah Kebupaten Labuhanbatu. Seikaitan dengan itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Ali Usman dan Kepala Seksi Pengkuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) daerah itu Zulkarnain Lubis diperiksa penyidik kejaksaan.

Pantauan wartawan, Kamis (29/5), Kabag Hukum dan Kasi Pengukuran BPN meninggalkan kantor Kejari di Jl Sisingamangaraja Rantauprapat sekira pukul 15:00 WIB.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Rantauprapat, R Damanik SH, yang juga anggota tim dalam penyelidikan ini, ketika dikonfirmasi wartawan, mengakui telah melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Hukum Ali Usman Harahap SH, Kamis (29/5) mulai pukul 11:00 WIB hingga pukul 15:00 WIB.

Kabag Hukum dan Kasi Pengukuran BPN Zulkarnain Lubis, katanya, dipanggil masih sebatas memberikan keterangan terkait dugaan penjualan hutan negara di Desa Sei Lumut dan Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir serta Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah ke perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Citra Sawit Mandiri.
Laporan masyarakat menyebutkan, Pemkab Labuhanbatu memberikan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit seluas 3.490,78 hektar kepada PT CSM pada tahun 2007. Pemkab juga disebut-sebut memberikan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang ada di dalamnya. Akan tetapi, kata sumber, sebahagian lahan masih dalam kawasan hutan dan kayu ditebang serta dijual.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:146/Kpts-II/2003, pasal 13 ayat (1) disebutkan, tambah anggota tim Intelijen ini, “Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan merupakan areal berhutan dan kondisi pada saat evaluasi tidak berhutan telah memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan telah melakukan penebangan kayu dan telah menjadi kebun maka merupakan pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan”.

“Ini yang kita selidiki. Apakah memang lahan PT CSM itu masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan peta kehutanan sebagaimana lampiran SK Menhut Nomor 44 tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005,” ujar Damanik.

Kasi Intelijen Novhan Siregar SH, membenarkan pihaknya telah memintai keterangan Kabag Hukum Ali Usman, namun dari pihak BPN belum diperiksa. Kasus ini, katanya, masih penyelidikan intelijen untuk mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: