18 Camat di Labuhanbatu dan Binjai Diperiksa Jaksa Terkait Dana Pilgubsu

Sebanyak 18 camat di Labuhanbatu dan Binjai, Jumat (30/5) diperiksa Kejaksaan Negeri setempat terkait dugaan penyimpangan dana dalam pemutakhiran data penduduk dalam kaitan Pilgubsu 2008.
Terkait kasus itu, Kejari Rantauprapat memanggil seluruh camat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Dari 22 kecamatan di daerah itu, 13 camat memenuhi panggilan kejaksaan, Jumat (30/5). Mereka mulai hadir di Kejari Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, sekira pukul 10:00 WIB, berpakaian safari lengkap.
Para camat diperiksa di ruang kerja Kepala Seksi Intelijen, ruang staf intelijen, ruang Kasi Tindak Pidana Khusus dan di ruang Kasi Datun. Mereka adalah Camat Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir, Kualuh Leidong, Aeknatas, Aek Kuo, Marbau, NA IX X, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Kampung Rakyat dan Silangkitang.
Camat Marbau Drs Dawin Yusma, Camat Kualuh Leidong Ahmadan Chair SSos dan Camat Kampung Rakyat Drs Junaedi, diperiksa oleh Kasi Pidsus R Damanik SH di ruang kerjanya. Camat Silangkitang Zulkifli Siregar SSos diperiksa di ruang staf intel. Camat Rantau Utara Drs April, Camat Rantau Selatan Syahrul, Camat Kualuh Selatan Herry dan lainnya diperiksa di ruang Kasi Intel.
Kasi Pidsus R Damanik SH yang juga anggota tim penyidik intel dalam kasus ini ketika dikonfirmasi SIB, mengatakan para camat dipanggil dan diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan dana Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, mulai sejak akhir tahun 2007 hingga bulan Juni 2008. Dimana Pilkada tersebut menggunakan dana APBD Labuhanbatu sekitar Rp8,4 miliar dan dana dari APBD Provinsi Sumut sekitar Rp13 miliar.
Diduga ada mark-up pengunaan dana Pilgubsu itu mulai dari pendataan calon pemilih, penetapan jumlah calon pemilih tetap, pemutakhiran data jumlah pemilih tetap, penghitungan suara hingga penetapan calon Gubsu terpilih.
Pemeriksaan terhadap para camat, kata Kasi Pidsus, masih dalam pengumpulan bahan keterangan. Para camat dimintai keterangan menyangkut penggunaan dana Pilgubsu, semisal biaya pendataan calon pemilih.
Selain ke-13 camat tersebut, 19 camat lagi akan dipanggil untuk hadir minggu depan. Para camat yang hadir ini pun akan dipanggil lagi karena dalam pemeriksaan sementara mereka mengakui tidak membawa data-data yang dibutuhkan dalam penyelidikan ini.
Camat Marbau Drs Darwin Yusma yang ditanyai wartawan setelah keluar dari ruang Kasi Pidsus, mengakui dirinya dipanggil jaksa sekaitan penggunaan dana Pilgubsu pada pendataan calon pemilih.
Hal senada diungkapkan Camat Rantau Utara Drs April. Dia menambahkan, jaksa menanyakan tentang penggunaan dana Pilgubsu untuk pemutakhiran data jumlah pemilih tetap dan mengakui dipanggil lagi untuk minggu depan. Mereka meninggalkan Kejari pada tengah hari.
KADIS PERTANIAN DIJADIKAN TERSANGKA
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Jumat (30/5) memeriksa 5 camat di Binjai, berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana dalam pemutakhiran data penduduk dalam kaitan Pilgubsu April 2008 yang lalu.
Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Binjai Hendra A Ginting SH, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan terhadap 5 camat dari 5 kecamatan yang ada di kota Binjai sebagai perpanjangan tangan dari Kejatisu. Karena perangkat camat ke bawah serta beberapa pihak lagi yang dimintai keterangan ditugaskan Kejatisu untuk diperiksa oleh kejaksaan negeri di daerah. “Jadi kami hanya perpanjangan tangan untuk hasilnya disampaikan ke Kejatisu,” ungkapnya.
Hendra A Ginting SH tidak menyebut mereka menjadi tersangka, tapi hanya dimintai keterangan.
Sementara beberapa informasi lain menyebutkan, ke-5 camat itu juga akan dipanggil dalam kasus penyimpangan dana Raskin.
Ketika masalah itu dikonfirmasi kepada Hendra A Ginting SH, ia menyebutkan hal itu masih dalam proses. “Belum terjadwal lagi walaupun kita sudah mematangkannya,” ungkap sembari meminta wartawan untuk bersabar.
Sementara itu, sekitar seminggu lalu, NP yang selama ini menjabat Kepala Dinas Pertanian Kota Binjai telah dijadikan tersangka oleh Kejari Binjai, dalam dugaan kasus dugaan penyimpangan dana anggaran APBD.
Belum diketahui kapan kasus ini ke pengadilan karena walaupun sudah menjadi tersangka, NP belum ditahan pihak kejaksaan. Hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Binjai Djita Panjaitan SH ketika ditanya beberapa wartawan. (S25/M25/y/harian SIB)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: