Labuhanbatu Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Dunia internasional telah melakukan pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, hal tersebut tercetus dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000.
Bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi atas konvensi tersebut maka diamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RAN tersebut, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 membentuk suatu komite yang bernama Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
Sejalan dengan itu dan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tersebut, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota membentuk komite aksi yang sama yang pelaksanaannya adalah merupakan keharusan.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini melalui Keputusan Bupati Nomor:560/197/Naker/2007 pada tanggal 2 Nopember 2007 telah membentuk komite aksi yang sama. Demikian diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) Yos Batubara khusus, usai mengikuti rapat kordinasi dengan keanggotaan komite, di ruang ruang rapat Disnaker Labuhanbatu, Selasa (2/6)
Yos menyebutkan, keanggotaan yang dilibatkan dalam komite adalah meliputi unsur pemerintah dan masyarakat yang tugasnya antara lain untuk menyusun rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Labuhanbatu, kemudian melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi, serta, menyampaikan dan mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut kepada instansi yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Mengenai pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, lanjutnya, secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk anak-anak yang dilacurkan, anak-anak yang bekerja di pertambangan, anak-anak yang bekerja sebagai penyelam, anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi, anak-anak yang bekerja di jermal, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, anak yang bekerja di jalan, anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, anak yang bekerja di industri rumah tangga, anak yang bekerja di perkebunan, anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, dan anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.
Yos juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2005 adalah sebanyak 951.773 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,88 persen mengakibatkan kepadatan penduduk daerah Labuhanbatu meningkat dari 102,30 jiwa/Km2 menjadi 103,19 jiwa/Km2. Dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Labuhanbatu Tahun 2006 – 2010 disebutkan secara rata-rata angka partisipasi sekolah penduduk umur 7 s/d 15 tahun telah mencapai 94,48 persen pada tahun 2005. Terjadi penurunan angka partisipasi sekolah dari 96 persen pada tahun 2004. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Selain itu kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini juga dapat menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan anak.
”Jika kondisi ini dikaitkan dengan penelitian ILO pada awal tahun 2006 yang menyebutkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan untuk bekerja adalah karena putus sekolah. Anak putus sekolah tentunya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Kebanyakan anak-anak tersebut melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus seperti pengamen, penjual koran atau rokok, mengemis, menyemir sepatu, memulung sampah atau puntung rokok. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak,” jelasnya.
Dengan terbentuknya komite ini, Yos sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Labuhanbatu khususnya dapat terwujudkan. Karena, sampai saat ini belum semua kabupaten/kota di Sumut telah membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Yos juga mengungkapkan, Labuhanbatu dibawah kepemimpinan HT Milwan yang sedang berjalan ditahun ketiga ini, cukup merespon issu-issu strategis salah satunya adalah mengenai issu anak. Karena itu, rencana aksi ini nantinya akan memiliki hakekat dan tujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: