Kontroversi Rencana Perda Tuak

* Tuak Dipermasalahkan, Kafé Remang Dibiarkan
Tarik ulur rencana pembuatan Perda minuman keras, terus menjadi kontroversi.
Terlebih lagi, rencana memasukkan jenis minuman tuak kedalamnya. Sebab, sebahagian kalangan yang menilai jenis itu sebagai minuman tradisional.
Terlebih lagi, belum satu institusi yang mengeluarkan pernyataan resmi tentang kadarisasi alkohol yang dikandung jenis minuman Tuak.

Apalagi, ketika adanya wacana itu, muncul sementara lokasi-lokasi tempat hiburan malam terkesan masih dibiarkan beroperasi. Sehingga, terkesan terjadinya pilih kasih, antara tempat hiburan malam dengan potensi terjadinya poenutupan beberapa lokasi penjualan tuak ketika Perda itu resmi nantinya di lembar daerahkan.
“Walaupun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari dinas berwenang menyatakan apakah beralkohol atau tidak, namun warung reman remang yang berubah fungsi sebagai tempat hiburan malam dibiarkan beroperasi tanpa ijin,” ujar wakil ketua BM Kosgoro Labuhanbatu.

Tambahnya lagi, mempertanyakan dasar pihak Pemkab Labuhanbatu begitu getol berkeinginan memasukan minuman tradisional suku batak itu kedalam draft peraturan daaerah (perda) minuman keras yang sedang digodok di DPRD. Padahal, tambahnya, Tuak sebenarnya, masuk kategori jamunya orang batak. “ Tuak bisa disebut sebagai minuman resmi pada momen-momen tertentu. Sedangkan kedai tuak, banyak dimanfaatkan sebagai tempat silaturahmi. Jadi, tidak usah diaturlah. Namun, kalau ada lapo yang menyedikan pelayan cantik, silahkan tutup,” kata Andi menyarankan.

Untuk itu, tambahnya lagi, sebaiknya Pemkab jangan mengeluarklan energi untuk mengatur pendistribuasian maupun lokasi penjualan tuak. Karena, alasannya, masih banyak permasalahan di Labuhanbatu yang belum terselasaikan, seperti permasalah tanah dan lainya. “ Pemkab dan DPRD sebaiknya tidak mengalurkan energi untuk membahas tuak. Tapi, hendaknya lebih fokus lagi mempergunakan energi untuk mencari solusi permasalahan sengketa tanah yang masih banyak belum terselasaikan,” katanya.

Sementara itu, salahseorang anggota DPRD Labuhanbatu dari fraksi PDI Perjuangan, Rikardo Barus SE anggota DPRD juga dengan tegas menyatakan hal serupa.
Bahkan, Senin (9/6), dia dengan tegas menolak tuak di perdakan atau diatur pendistribusian dan penjualannya. Alasanya lokasi penjual minuman keras yang beroperasi sampai tengah malampun sampai saat ini dibiarkan. “Banyak kafé plus yang menyediakan minuman botol beralkohol dan disinyalir sebagai tempat ‘transaksi sex’, yang hingga saat ini terus beroperasi. Terkesan, bagaikan sudah mendapat ijin,” ujarnya.

Bahkan, tambah dia, operasi usahanya juga buka sampai tengah malam. Sementara, untuk lapo/pakter (tempat penjualan, red) tuak paling lama tutup jam 11 malam. “Apa tidak akan bersingungan dengan adat batak, kalau tuak di perdakan nanti,” tanyanya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: