Kades ‘Nakal’ Sumber Sengketa Tanah

Bila Polres Labuhanbatu melakukan anatomy crime dalam penyelesaian berbagai kasus, khususnya terkait sengketa agraria yang terjadi di Labuhanbatu, tidak tertutup kemungkinan akan banyak para kepala desa (kades) se-Labuhanbatu menjadi tersangka. Alasannya, banyaknya para aparatur desa yang terkesan “nakal” dalam mengeluarkan kebijakannya, terkait surat kepemilikan tanah.

Demikian dikatakan Kapolres Labuhanbatu AKBP Togar Habinsaran Panjaitan kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/6) di ruang ruang rapat utama (Rupatama) Mapolres, saat menggelar acara coffee morning dengan puluhan wartawan media cetak dan elektronik, di wilayah Labuhanbatu. Menurutnya, persoalan tanah terkadang bermula dari munculnya surat kepemilikan tanah yang ganda. Sementara, awal dari keluarnya surat itu berasal dari pihak aparatur desa.
“Tak jarang, munculnya surat ganda kepemilikan tanah di salah satu objek, pada gilirannya, ke depan, memunculkan terjadinya sengketa tanah,” tuturnya.
Togar mengakui, penanganan persengketaan tanah merupakan hal yang rumit, mengingat, melibatkan banyak institusi. “Masalah sengketa tanah terkesan banyak yang rumit. Sebab, melibatkan banyak pihak. Baik terkait kepada pihak BPN, pemerintahan setempat, ataupun pihak lainnya,” paparnya.
Salah satu contoh, kata Togar, adanya persoalan kepemilikan tanah yang akhirnya mencuat menjadi dugaan illegal logging. Pasalnya, pemilik tanah yang telah berulangkali melakukan ganti kepemilikan, melakukan penebangan kayu di areal itu. Namun, karena adanya dugaan illegal logging, mengakibatkan pemilik tanah akhirnya berurusan dengan pihak penegak hukum.
“Dia orang ketiga dalam pemilikan tanah itu. Padahal, bila disusuri secara anatomy crime, awal persoalan munculnya dari terjadinya pengalihan kepemilikan tanah dari orang pertama, kedua dan terakhir yang ketiga. Padahal, kebijakan Kades dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada pihak pertama yang laik dipersoalkan. Karena, warga yang memiliki areal itu, terlebih lagi bila dibanding dengan material yang dikeluarkannya dalam melakukan ganti rugi, tentu didasari ketidaktahuannya tentang tanah itu terkait dalam status hutan,” tutur Togar.
Untuk itu, pihaknya tidak serta-merta melakukan penyidikan yang bersifat sebelah pihak dalam menganalisis kasus, terlebih lagi terkait sengketa tanah. “Lebih jauh lagi, aparat kepolisian akan menyusuri akar masalah dari kemunculan persoalan itu,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, Togar menjelaskan, selama kurun waktu 2007, terdapat 27 kasus sengketa tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 kasus terselesaikan. Sedangkan pada semester I tahun 2008, Togar mengatakan telah menangani sejumlah 37 kasus sengketa tanah. “Dari 37 kasus itu, sejumlah 19 kasus telah diselesaikan. Baik, melalui proses peradilan maupun dengan jalur pedamaian antara pihak yang bersengketa,” tandasnya.

*fajar/mawardiberampu
MedanBisnis – Rantauprapat

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: