DAK 2006-2007 Rp14,4 M di Labuhanbatu Disinyalir Berbau Korupsi

Dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2006-2007 untuk 64 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Labuhanbatu senilai hampir Rp14,4 M, disinyalir berbau korupsi. Banyak pembangunan SD dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat.

Sekretaris DPC PBB Labuhanbatu, Jappar Siddik Nasution menilai penggunaannya tidak tepat sasaran. Tahun 2006, DAK untuk 1 SD senilai Rp220 juta dan diterima 52 SD serta tahun 2007 senilai Rp250 juta per SD diterima 12 SD. “Melihat kondisi fisik sekolah yang direhab menggunakan DAK terindikasi tidak sebanding dengan dana Rp220 juta atau Rp250 juta,” ujar Jappar yang juga Sekretraris LSM TEC, kepada sejumlah wartawan di Rantauprapat, Selasa (10/6).

Dia meminta pihak Polres Labuhanbatu atau Kejaksaan Negeri Rantauprapat untuk segera mengusut pengunaan dana DAK selama 2 tahun anggaran dimaksud. Sebab, dana itu bersumber dari APBN yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas ruang belajar SD di nusantara ini termasuk di Labuhanbatu, namun disinyalir belum maksimal penggunaannya. Sayangnya, dia belum menyebut sekolah-sekolah yang dinilainya kurang baik menggunakan DAK dimaksud.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Labuhanbatu H Jamaren Ginting ketika dikonfirmasi SIB, Selasa (106), mengatakan pelaksanaan program DAK tahun 2007 di Labuhanbatu telah sesuai peruntukannya.

Pelaksanaannya dimulai bulan November 2007. Bahkan, katanya, ada sekolah malah menambah rehab ruang kelas, semisal 3 ruang menjadi 4 ruang kelas. Sedang tahun 2006, katanya dia masih bertugas di Deli Serdang.

DAK ini, tambahnya, langsung dikelola sekolah bersangkutan dengan Komite Sekolah dan sifatnya swakelola. Tahun 2006 ada 52 SD mendapat DAK Rp220juta per SD dan tahun 2007 ada 12 SD yang menerima DAK Rp250 juta per SD.

Peruntukan DAK, terang Kadis yang didampingi 2 stafnya di kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu, untuk rehab gedung (ruang kelas), rehab rumah dinas, perbaikan WC, pengadaan moubiler dan sarana/prasarana.
Menyoal sinyaleman pihak Dinas Pendidikan mengutip Rp2,5 juta dari setiap pihak sekolah penerima DAK dengan alasan untuk diserahkan ke kejaksaan, Kadis membantah. “Itu tidak benar. Katanya kita kutip dari sekolah untuk kejaksaan, emangnya ada apa kita dengan kejaksaan,” tukas H Jamaren.

Tahun 2008, tambahnya, diusulkan lagi 48 SD untuk menerima DAK dari pusat dengan nilai Rp12 miliar. Tujuannya untuk perbaikan mutu fisik sekolah.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Rantauprapat R Damanik SH, dengan tegas mengatakan kalau ada indikasi korupsi, pengunaan dana DAK di Labuhanbatu akan diproses dengan memeriksa kepala-kelapa sekolah pengguna dana DAK. Dia meminta LSM segera membuat pengaduan ke kejaksaan. Pihaknya juga akan mengusut oknum yang mencatut institusi kejaksaan dalam hal pengutipan uang dari sekolah-sekolah. (S25/m/SIB)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: