DPOD Rekomendasikan Pembentukan 12 Kabupaten Termasuk Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam sidangnya, Rabu (11/6) memutuskan menyampaikan rekomendasi berupa saran dan pertimbangan tentang pembentukan daerah otonom baru kepada Presiden. Dalam rekomendasinya, DPOD menyampaikan 10 dari 12 daerah, diantaranya calon Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara layak untuk dilanjutkan dan dibahas di DPR-RI.

Sedangkan dua daerah, yakni calon Kabupaten Anambas (Kepri) belum dapat diproses mengingat belum ada kepastian ibu kota dan penyelesaian batas daerah. Sementara calon Kabupaten Bengulu Tengah dapat dilanjutkan pembahasannya dengan syarat apabila 12 desa di kecamatan Pematang Tiga telah bersedia bergabung dengan daerah otonom baru.

Sidang DPOD dipimpin Mendagri selaku ketua DPOD dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Menhukham Andi Mattalatta, Menpan Taufik Efendi dan Dirjen Otda Sodjuangon Situmorang selaku Sekjen DPOD. Mewakili asosiasi pemerintah provinsi hadir gubernur DKI Fauzi Bowo. Dari pakar hadir Prof. Syafrizal dan Prof. Pratikno.

Jubir Depdagri Saut Situmorang dalam penjelasannya kepada wartawan mengatakan usul pembentukan 12 kabupaten/kota itu seluruhnya usul inisiatif DPR dan telah dilakukan klarifikasi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan berdasarkan PP 129/2000.
Dikatakan Saut, sidang DPOD ini menindaklanjuti surat Ketua DPR-RI No. RU.02/8231/DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang telah dibahas dalam rapat kerja dengan DPR0RI pada tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana surat Presiden nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007.
‘Ini sesuai kesepakatan Panja tanggal 7 April 2008,’ ujar Saut.
Kesepuluh RUU calon daerah otonom baru yang direkomendasikan DPOD untuk dibahas adalah RUU tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Sungai Penuh (Jambi), Lombok Utara (NTB), Kabupaten Sigi (Sulteng), Kab. Toraja Utara (Sulsel), Kab. Bolaang Mongondo Timur dan Bolaang Mongondo Selatan (Sulut), Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Buru Selatan (Maluku).
‘Dalam proses pembahasan selanjutnya, akan mempertimbangkan kapasitas fiskal atau kategori ketertinggalan daerah,’ ujar Saut. (Jos/v/SIB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: