Tiga Saksi Ngaku tidak Pernah Menerima Pekerjaan dari Dinkes

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu dr HNFH MKes, terdakwa korupsi Rp 1,7 miliar TA 2004, pengadaan barang dan obat-obatan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan (Dinkes) tersebut, kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Selasa (10/6).
Dalam persidangan itu, tim Jaksa penuntut umum (JPU) Belman Tindaon SH, MS Irene SH MHum dan Denny Trisnasari SH, menghadirkan 3 saksi guna membuktikan dakwaannya di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Moestofa SH MH, Alex TMH Pasaribu SH dan Bony Daniel SH yang bersidang dibantu Panitera Pengganti Piter Manik SH.
Saksi Nn Suwan dari toko Deni Makmur, Armin Hasibuan dari Toko Sepakat Baru dan Agustinus dari Toko Sinar Agung diperiksa majelis hakim terkait dakwaan JPU terhadap terdakwa Kadis Kesehatan, dr HNFH MKes. Ketiga saksi tersebut sebelumnya direncanakan memberikan keterangan atas kasus terdakwa Wakadis dan bendahara non gaji HJH (50), namun 2 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua terdakwa berkas terpisah tersebut berhalangan bersidang karena urusan dinas ke Medan.
Ketiga saksi mengaku tidak pernah melakukan perikatan kontrak pengadaan barang atau menerima pekerjaan dari Dinkes Labuhanbatu. Saksi Agustinus seorang pengusaha Toko Sinar Agung bidang service kendaraan, mengatakan bahwa Dinkes tidak pernah melakukan permintaan pengadaan barang ke Sinar Agung apalagi seperti ban. Pihaknya juga tidak pernah menjual ban luar atau ban dalam.
Belman mengatakan, penyidiki menyita kwitansi/bon faktur tanda terima pembelian barang seperti ban dan service kendaraan dinas berstempel dan tandatangan pengusaha Sinar Agung. Bukti-bukti surat berisi cap stempel dan tandatangan Sinar Agung itu diperlihatkan jaksa di meja hakim. Kwitansi, stempel dan tandatangan, kata saksi, bukan milik Toko Sinar Agung. Dalam bukti itu tanpa, kop surat. Padahal sejak tahun 2004 Toko Sinar Agung telah menggunakan kop surat dalam setiap transaksi barang.
Saksi Armin Hasibuan mengungkapkan hal serupa. Dalam bukti surat kwitansi pemeliharaan gedung bangunan, pihak Toko Sepakat Baru terdapat 4 kali menerima biaya pemeliharaan gedung Rp20.202.000.
Saksi Nn Suwan di persidangan menyebutkan tidak pernah menerima pekerjaan dari Dinkes. Dalam kwitansi bercap stempel dan tandatangan Toko Deni Makmur, Dinkes membayar pembelian sapu lidi dan sapu ijuk.
Sementara dari pengakuan saksi, pihaknya tidak pernah menjual.
Terdakwa Kadis keberatan dengan keterangan ketiga saksi. Katanya, dari laporan yang membidangi pembelian atau pengadaan barang, bahwa barang dan pemeliharaan bagunan dari toko-toko tersebut. Sedang mencek kebenaran cap/stempel dan tandatangan bukan wewenangnya.
Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang senilai Rp1.768.225.182 dari APBD 2004, itu ditunda sampai hari Jumat untuk pemeriksaan saksi-saksi lain. (S25/g/SIB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: