190 Lurah Diperiksa Kejari

Pengungkapan kasus dugaan korupsi dana pemutakhiran data Pilkada Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2008 terus bergulir.

Setidaknya,Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat sudah memerika 190 lurah dan kepala desa. Lurah dan kepala desa se-Labuhanbatu mencapai 242 orang. Sebelumnya, 22 camat di daerah ini juga diperiksa. Kemarin Kejari Rantauprapat memeriksa 24 kepala desa dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Merbau (18 kepala desa) dan Kecamatan Silangkitang (6 kepala desa).

”Kami sudah memeriksa lurah dan kepala desa sejak Jumat (13/6) lalu, dan hari ini (kemarin) mereka datang untuk menandatangani berita acara pemeriksaannya,”kata Kepala Kejari Rantauprapat Alinafiah melalui Kepala Seksi Intel Novhan Siregar kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin. Dia menjelaskan, seharusnya pada 20 Januari lalu,dana pemutakhiran data tersebut sudah diterima oleh lurah dan kepala desa.Pada kenyataannya, uang itu baru diterima pada 29 Mei.

Selama kurun waktu itu, para pamong menggunakan uang sendiri untuk mendahulukannya. ”Itu pun cair karena sudah kita lakukan pemeriksaan camat,” kata Novhan Siregar. Nah, untuk membuktikan di mana uang itu mengendap selama ini,perlu pemeriksaan seluruh camat, lurah, dan kepala desa. ”Kami mau membuktikan uang itu tertahan di mana. Makanya, kami lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dia menambahkan,pemeriksaan ini hanya sebatas meminta keterangan, apakah sudah menerima dana tersebut. Masih menurut Novhan, jumlah dana pemutakhiran data Pilgubsu mencapai Rp13 miliar.Dana tersebut dibagi tiga bagian. Salah satunya dengan kode F1.1 tentang pembagian dana untuk setiap kecamatan. Setiap kecamatan mendapat Rp3,4–3,6 juta sesuai dengan jumlah penduduknya.

”Yang kami ketahui,komposisinya seperti itu,”paparnya. Menurut rencana, setelah pemeriksaan seluruh camat, lurah dan kepala desa, selanjutnya Kejari Rantauprapat akan memeriksa Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD), Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Termasuk juga Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Rantauprapat, selaku penasihat teknis pemutakhiran data. Pemeriksaan terhadap beberapa pejabat ini juga dilakukan di daerah lainnya seperti di Medan. Pekan lalu, misalnya di Medan,Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa beberapa camat dan lurah. ”Aliran dana (pendataan) kan dari Dinas Kependudukan, kemudian turun ke camat, terus dari camat ke lurah.

Aliran dana inilah yang kemudian terus kita telusuri, apakah benar sampai (ke bawah) sesuai dengan anggarannya,” tandas Edi Irsan,Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu belum lama ini. (sartana nasution/ rahmad nur lubis/SINDO)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: