SMA Plus Rantauprapat Dituding Pungli Rp150 ribu Persiswa untuk SKHUN

SMA unggulan plus di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, dituding melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan dalih biaya penggandaan dan legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar Rp150.000 per siswa. Pengutipan itu meresahkan dan menyulitkan para orangtua siswa.
Seorang siswa bersama orangtuanya yang enggan menyebut namanya, kepada wartawan, Selasa (17/6), menyebutkan untuk mengambil SKHUN sebagai pengganti ijazah sementara keperluan mendaftar ke Perguaran Tinggi (PT), Senin (16/6), diwajibkan membayar uang Rp150 ribu.
“Menurut sekolah, dana itu untuk biaya foto copy dan legalisir ijazah. Kami heran kenapa untuk mengambil hak kami saja sampai dikenakan biaya sebesar itu. Untuk apa sih uang itu, kami merasa berat membayarnya, tapi kalau tidak urusan anak kami akan sulit,” kata orangtua siswa tersebut.
Kepala SMU Plus Rantauprapat Drs Muhammad Nuh melalui Wakasek Bidang Kurikulum Sahar Koto, membantah melakukan pungli untuk biaya SKHUN. Tetapi ia tidak menampik kemungkinan pengutipan dilakukan Komite Sekolah.
“Nggak betul kami mengutip uang. Siapa orangnya yang bilang itu, bawa dia kemari. Tapi saya tidak tahu kalau komite. Silakan tanyakan saja pada ketua komitenya,” tukas Sahar Koto. Sayangnya, ketua komite sekolah tidak berhasil ditemui wartawan.
Akan tetapi, Wakasek ini mengaku kalau uang sebesar Rp150 ribu masih sangat kurang untuk membiayai foto copy SKHUN sebanyak 10 lembar dan berkas lainnya.
“Masih kurang itu kalau seratus lima puluh ribu, biaya foto copy sepuluh lembar dan ujian-ujian lainnya saja sangat banyak,” katanya.
Sahar Koto malah menantang untuk menulis berita pengutipan dimaksud. “Tulis saja, apala sibuk kali awak di republik ini,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Labuhanbatu HR Jamaren Ginting kepada wartawan di kantornya, dengan tegas mengatakan sekolah dilarang melakukan pengutipan dengan dalih biaya SKHUN atau ijazah atau apa pun.
Untuk mempertegas larangan itu, Dinas Pendidikan, katanya telah melayangkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah.
“Dalam surat edaran ini kita tekankan bahwa untuk menghindari keresahan di masyarakat, sekolah dilarang melakukan pengutipan yang berkaitan dengan pengambilan ijazah dan SKHUN,” katanya membacakan isi surat edaran dimaksud.
Kadis berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke SMA Plus. “Saya akan cek dulu. Kalau benar, pasti akan saya tindak itu,” katanya. (S25/x/SINDO)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: