Warga Pertanyakan Dana Transportasi Raskin

Dana transportasi mengangkut beras miskin (raskin) dari Rantauprapat ke seluruh kecamatan hingga desa yang disebut-sebut bersumber dari APBD Labuhanbatu, dipertanyakan warga dan sejumlah aparat desa.

Pasalnya, hingga kini jumlah dana dimaksud tidak pernah diketahui dan diterima aparat kecamatan dan aparat desa. Dampaknya, harga raskin jauh di atas Surat Edaran Gubsu sebesar Rp1.600 per kg, saat diterima keluarga miskin dengan alasan biaya transportasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, sampai saat ini tidak ada satupun kepala desa di wilayah pantai yang menjual raskin dengan harga Rp1.600 per kg. Di desa-desa wilayah pantai seperti di Kecamatan Panai Hilir, harga raskin dijual bervariasi, namun berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Desa Sei Lumut, misalnya, harga raskin sebesar Rp2.500 per kg, begitu juga di Desa Sei Sanggul dan Desa Sei Baru, yang masing-masing seharga Rp2.700 per kg. Bahkan, di Desa Sei Pegantungan, raskin dijual seharga Rp3.200 per kg.

Demikian juga di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hulu, raskin juga dijual kepada gakin tiap desa dengan harga yang bervariasi, mulai Rp2.000 hingga Rp2.600 per kg. Sedangkan di Kecamatan Bilah Hilir dan Kecamatan Pangkatan harga jual raskin sebesar Rp2.000 per kg.

Sejumlah Kepala Desa beralasan, harga yang jauh di atas HET untuk biaya transportasi. Sementara, dana yang sudah dianggarkan dalam APBD tidak pernah diterima aparat desa. “Kalau harus dijual dengan harga Rp1.600 per kg sesuai ketentuan, kami tidak sanggup. Sebab, dana transportasi tidak pernah kami terima, lalu dari mana kami menutupi dana transportasinya mengangkut beras itu dari kecamatan ke desa kami,” sebut Kepala Desa Sei Jawijawi Kecamatan Panai Hulu, Yusuf Anwar Nasution.

Selain untuk transportasi, harga raskin tetap dilebihkan dari ketentuan yang ada untuk membayar upah timbang dan petugas pembagi raskin. “Kepala dusun yang menimbang dan membagikan raskin itu kan juga manusia. Mereka juga capek menimbang beras itu, lalu siapa yang mau bayar upah mereka. Ya, terpaksa kita lebihkanlah harga jualnya,” ungkapnya.

Ketua Front Putra Daerah Labuhan Batu Zainul Arifin Hasibuan kepada Waspada Jumat (20/6) meminta Kajari Rantauprapat memeriksa pejabat Pemkab Labuhan Batu terkait dana transportasi yang tidak pernah sampai ke kecamatan dan desa. (cbs/waspada)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: