Camat, Lurah dan Kades Tak Pernah Terima Dana Pemutakhiran Data Penduduk

Camat, Lurah dan Kepala Desa (Kades) di Kabupten Labuhanbatu mengakui tidak pernah menerima dana pemutakhiran data pemilih dan penduduk berkelanjutan dari pemerintah terkait pendataan pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2008.  

“Camat, Lurah dan Kades mengaku tidak pernah menerima dana pemutakhiran data penduduk sekaitan pemilihan gubsu/wagubsu tahun 2008,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Novhan Siregar SH ketika ditanya wartawan, Senin (23/6), tentang pemeriksaan 22 Camat dan para Lurah serta Kades di Kejari Rantauprapat.

Menurutnya, para Camat dan Lurah serta Kades dimintai keterangan terkait dugaan korupsi anggaran pendataan pemilih potensial penduduk berkelanjutan (P4B) dalam kaitan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008, dimana pemerintah provinsi Sumatera Utara menganggarkan Rp13 miliar untuk pendataan dimaksud.

Namun petugas pendataan mulai dari kecamatan, kelurahan/desa tidak pernah menerima dana. Mereka selama ini mengaku menggunakan dana sendiri untuk mendata warganya. Terakhir pada tanggal 29 Mei 2008 para Camat, Lurah dan Kades dipanggil Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan mencairkan dana penggandaan data P4B antara Rp3,4 juta hingga ke Rp4 juta.

“Itu pengakuan Camat, Lurah dan Kades setelah kita periksa,” ungkap Novhan mengaku belum menyimpulkan hasil pemeriksaan karena masih akan dilanjutkan memintai keterangan para Lurah dan Kades, Kepala Lingkungan (Kepling) Kepala Dusun (Kadus), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan/desa se Kabupaten Labuhanbatu.

Ketika ditanya mengapa baru pada tanggal 29 Mei 2008 dana panggandaan data pemilih baru diterima dan selama ini dimana mengendapnya dana tersebut, sehingga  baru belakangan ini diterima oleh para Camat, Lurah, dan Kepala Desa,Novhan mengatakan belum melakukan pemeriksaan sampai ketahap itu.

“Kita belum sampai kesana melakukan pemeriksaan,karena kita akan memeriksa yang lainnya dan akan terus berkelanjutkan,” tukasnya.

Sedangkan dana pendataan untuk P4B, lanjutnya, tidak ada diberikan untuk Pemkab Labuhanbatu, yang diberikan hanya dana penggandaan data  P4B yakni fhoto copy belangko F.1.01 yang diperbanyak oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa  dengan dana pribadi.

Kasi Intel menambahkan, pihaknya diperintah Kejaksaan Tinggi memintai keterangan terkait penggunaan dana pendataan P4B dan itu terjadi tidak hanya di Labuhanbatu tetapi diseluruh daerah kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara untuk mengusut dimana sangkutnya dana pendataan P4B senilai Rp13 M dimaksud.

Pemeriksaan ini, katanya, masih pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Terkait kasus ini, tambah dia, seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Sumatera Utara telah diperiksa di Kejatisu.

Dia mengakui pemeriksaan belum tuntas. Sehingga belum bisa diambil kesimpulan dan siapa yang jadi tersangka dalam kasus itu. Namun sementara hasil pemeriksaan bahwa Camat, Lurah dan Kades menggunakan dana sendiri dalam melaksanakan pendataan P4B sejak akhir 2005 hingga pemutakhiran data menjelang Pilgubsu 2008 di Labuhanbatu.

Informasi yang dihimpun, untuk dana pendataan pemilih Pilgubsu di Labuhanbatu yang sejatinya mendapatkan dana Rp1000 perjiwa/perpemilih, namun breubah menjadi Rp1500 per kepala keluarga.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: