Kasus Petani yang Dipidana karena Menanami Lahannya Sendiri

Empat petani di Labuhanbatu kembali masuk penjara karena bersengketa tanah dengan seorang pengusaha. Klaim tanah yang sudah mereka usahai sejak 1972 justru berbuah petaka jeruji. Melalui kuasa hukumnya mereka pun mengajukan somasi. Seperti apa?

Barimin (60), warga Rantauprapat dan Tumin (47), warga Desa Sukamakmur Labuhanbatu, terlihat tegar saat ditemui koran ini di Rutan Kelas IIA Rantauprapat, akhir pekan lalu. Ditemani keluarga, Barimin dan Tumin bercerita tentang nasib mereka yang bolak-balik masuk penjara, begitu juga dengan warga desa Sukamakmur lainnya yang ditindas hak atas lahan yang mereka garap sejak 1972. Adalah cukong bernama Lie Kian Sie alias Aheng yang sejak 2005 ingin menguasai lahan sebagai penyebab penderitaan warga.

“Awal Mei 2008 lalu, kami mendapat surat panggilan dari Polres Labuhanbatu terkait kasus pidana pengerusakan secara bersama-sama. Tapi, ternyata kami malah langsung dijadikan tersangka,” ujar Tumin.

Panggilan itu ditujukan kepada empat warga Dusun Tebing Linggahara termasuk Barimin, Tumin, dan dua abang beradik warga Desa Sukamakmur, yakni Mahdi Ritonga (27) dan Gunjal Ritonga (22). Tuduhan itu terkait aksi mempertahankan lahan oleh warga atas tindakan penebangan tanaman warga oleh Aheng dan bawahannya pada 2006 lalu.

Diduga kuat mereka ditahan untuk melumpuhkan penentangan warga desa yang hendak mempertahankan lahan. Apalagi, keempatnya dikenal sebagai orang yang paling vokal menyuarakan penolakan. Keempat petani di atas adalah anggota kelompok tani Putra Tani di Dusun Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah barat Labuhan Batu.

Usai diperiksa sebanyak 2 kali, pada 7 Mei 2008 lalu mereka dilimpahkan pihak Polres Labuhanbatu ke Kejari Rantauprapat atas kasus 170 KUHP berkat pengaduan Ibrahim, mandor perkebunan sawit milik Aheng. Tentu saja hal ini dinilai ganjil karena perdata sengeketa tanah masih berlangsung di pengadilan.

“Kita mengajukan somasi kepada Polres Labuhan Batu atas penahanan warga Desa Sukamakmur ini. Karena pidana yang didasarkan atas kasus perdata tanah tidak bisa diproses hukum sebelum sah keputusan perdata tentang kepemilikan tanah,” kata Lili Pintauli SH, kuasa hukum Tumin dkk.

Dipaparkan Barimin, masyarakat menggantungkan hidupnya dari tanah tersebut. Sejak tanah itu dikuasai dan diusahai oleh masyarakat tidak ada terjadi konflik atau sengketa apapun. Namun pada 2005, ketika seorang pengusaha bernama Lie Kian Sing alias Aheng membeli lahan di lokasi tersebut terjadi klaim tanah warga yang bukan bagian tanah yang dibelinya. Kebetulan lahan warga berada di tengah-tengah dua lokasi lahan yang dibeli Aheng.

“Klaim dan penguasaan dilakukan Aheng dengan upaya paksa dengan menggunakan kekerasan, baik dengan melibatkan pekerja atau buruhnya maupun dengan menggunakan aparat Polres Labuhan Batu serta militer,” ujar Tumin.

Diana Saragih-Labuhanbatu

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: