Perda Wajib Belajar 12 Tahun akan Segera Dilahirkan

*Anak Labuhanbatu Wajib Belajar Setara SLTA

Dunia Pendidikan Labuhanbatu, khususnya tentang program wajib belajar 12 tahun akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Itu, sesuai Rencana Pemkab Labuhanbatu dalam realisasi penciptaan pendidikan di Labuhanbatu. Tidak hanya wajib belajar (wajar) 9 tahun yang digadang-gadang pihak Pemerintah Pusat. Kedepan, Labuhanbatu berupaya menyusunan rencana menciptakan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Atau setara dengan tercapainya pendidikan hingga tingkat SLTA sederajat.

“Benar. Dunia pendidikan Labuhanbatu untuk program wajib belajar telah dalam pembahasan. Dan, kini penyusunan draf Ranperda tersebut telah meminta database pendidikan kepada pihak Dinas Pendidikan Labuhanbatu,” jelas Plt Setdakab Labuhanbatu Karlos Siahaan kepada wartawan, Selasa (1/7) di ruang kerjanya.

Sehingga, tambah Karlos, anak Labuhanbatu tidak sekedar mengecap pendidikan 9 tahun yang diprogramkan pihak Pemerintah Pusat. Namun, ujarnya akan diupayakan mewujudkan pendidikan yang setara SLTA sedejarat. “Kita berkeinginan, anak Labuhanbatu tidak ada lagi yang tidak tamat SLTA sederajat,” tambahnya.

Dalam Perda itu nantinya, kata Karlos, akan diatur mengenai wacana konsekwensi penggunaan dana APBD Labuhanbatu untuk membantu pendanaan penciptaan program itu. “Untuk itu, terlebih dalam mewujudkan yang diamanatkan dalam pengalokasian dana APBD untuk sektor pendidikan, akan terus diupayakan mencapai sedikitnya 20 persen dari keuangan daerah. Sebab, untuk pendidikan 12 tahun, tidak sekedar tentang pendidikan di SD, SLTP dan SMA. Tapi, juga mencakup dalam angka pelaksanaan belajar di program belajar Paket A, B dan C,” ulasnya.

Bahkan, tambahnya, tidak tertutup kemungkinan, pihak Pemkab juga akan terus menganalisa keterkaitan pemberian bantuan subsidi dana pendidikan kepada pihak lembaga pendidikan swasta yang lemah manajemen keuangan. Pasalnya, tidak sedikit jumlah peserta didik yang juga menimba ilmu diberbagai sekolah milik swasta yang berperan serta dalam pendidikan Labuhanbatu.

Sementara itu, Kepala dinas Pendidikan Labuhanbatu Jamaren Ginting secara terpisah mengakui pihaknya telah menyerahkan data-data yang dibutuhkan dalam tahap penyusunan ranperda itu. Namun, Jamaren menegaskan, rencana lembaran daerah itu bukan mencakup luas tentang dunia pendidikan di Labunanbatu. Hanya saja, ujarnya terkait upaya penciptaan pendidikan wajib belajar 12 tahun. “Bukan tentang dunia pendidikan. Tapi, terkait tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,” jelasnya.

Sedangkan terkait data yang dibutuhkan, katanya telah diserahkan kepada pihak Bagian Hukum setdakab Labuhanbatu untuk dilakukan eksaminasi lebih jauh. “Karena data dibutuhkan. Maka, kita siap menyediakannya. Dan, itu telah diserahkan kepada pihak Bagian hukum untuk dilakukan eksaminasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ali Wansyah Ritonga anggota DPRD Labuhanbatu di gedung wakil rakyat itu mengatakan salut atas aspiratifnya pihak Pemkab Labuhanbatu dalam rencana menyusun perda itu. Tapi, Ali juga mengkritik pihak eksekutif itu yang dinilai tanggung dalam penyediaan peraturan dalam implementasi UU sisdiknas. Sebab, Perda tersebut tidak mengulas dan tidak mengakomodir secara luas tentang dunia pendidikan yang ada di Labuhanbatu. “Kita bangga dengan rencana Pemkab memperhatikan penciptaan program wajib belajar 12 tahun. Tapi, kita juga mengharapkan agar dunia pendidikan untuk dapat diatur secara lebih luas,” ujarnya.

Bila mengandung kata wajib, maka urainya akan memunculkan wacana untuk secara paksa dilaksanakan. Dan, ketika tidak dilaksanakan akan mengandung unsur sangksi. Tapi, ketika anak didik terpaksa tidak bersekolah disebabkan ketidak mampuan perekonomian keluarga, maka yang akan dikenai sangksi itu merupakan tanggungjawab siapa, tanyanya.

Itu, terlebih lagi dalam konteks pengalokasian dana sebesar 20 persen dari keuangan daerah yang diamanatkan dalam UU. Bahkan, sejatinya, perda yang akan ditelukan itu, juga mencakup pengawasan pemanfaatan dana pada program teknis dan non teknisnya. Selain itu, peranan komite sekolah dan pihak lainnya terhadap pendidikan juga perlu dilakukan pengawasan. “Seperti peranan komite sekolah, itu juga mesti diatur. Sehingga, dapat dilakukan penentuan secara jelas tugas khusus bagi kalangan komite sekolah,” jelasnya.

Selain itu, kata Ali, perda itu juga diharap dalam menciptakan pengawasan pelaksanaan berbagai kutipan-kutipan di dunia pendidikan. “Bila dana telah dikucurkan untuk dunia pendidikan. Maka, diharapkan berbagai kebijakan pelaksanaan kutipan yang mengandung ketidak jelasan penggunaannya untuk dapat ditertibkan,” tegasnya. Sehingga, perda itu juga dapat menerapkan pengawasan dan pemberian sangksi administrasi dan sangksi pidana dalam terjadinya dugaan pelbagai praktek pungli di sektor pendidikan, tandasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: