Dua Kasubdis Mengaku tidak Mengelola APBD 2004 untuk UPTD Dinkes

Dua Kepala Sub Dinas di Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke persidangan Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Selasa (1/7), untuk jadi saksi dalam perkara terdakwa Kepala Dinas dr HNFH MKes, Wakadis dan Bendahara non gaji HJH atas kasus korupsi penggunaan anggaran APBD TA 2004 di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinkes senilai Rp1,7 miliar.
Saksi Sumarni Hasibuan yang menjabat Kasubdis Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes sejak Juli sampai dengan Agustus 2004, di persidangan majelis hakim yang dipimpin Moestofa SH MH dalam perkara terdakwa Kadis dr NFH MKes, mengaku Subsidinya tidak ada mengelola dana UPTD Dinkes Labuhanbatu TA 2004. Tetapi yang dikelola adalah dana APBD untuk Dinkes.
Saksi dalam keterangannya mengakui tidak bisa menerangkan perbedaan sumber dana dari APBD untuk Dinkes dengan untuk UPTD Dinkes. Tapi saksi mengaku dana UPTD itu dikelola UPTD atau Puskesmas di kecamatan.
Keterangan serupa dijelaskan Sumarni dalam perkara terdakwa HJH (yang pada tahun 2004 menjabat bendahara non gaji di Dinkes) yang disidangkan majelis hakim dipimpin Irwan Munir SH dan dalam perkara terdakwa Wakadis (Tahun 2004 sebagai KTU Dinkes Labuhanbatu) yang disidangkan majelis hakim dipimpin Syahru Rizal SH.
Setelah bulan Agustus 2004, Kasubdis P2PL dijabat Sutajid yang sebelumnya menjabat Kasubdis Bina Program di Dinkes. Sutajid pun diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa Kadis, Wakadis yang tahun 2004 sebagai KTU dan HJH bendahara non gaji.
Sutajid dalam keterangannya di persidangan terdakwa Wakadis, menyebutkan anggaran APBD TA 2004 untuk UPTD Dinkes (Puskesmas) berbeda dengan APBD untuk Dinas Kesehatan (Dinkes). Subdis yang dipimpinnya menggunakan dana APBD Dinkes dan dana UPTD digunakan Puskesmas.
Keterangan saksi-saksi itu tidak dibantah terdakwa-terdakwa yang disidang dalam perkara dan persidangan terpisah oleh majelis hakim berbeda.
Dalam persidangan itu, ketua tim JPU R Damanik SH mengatakan jaksa akan membuktikan dakwaan korupsi Dinkes TA 2004 dimana penggunaan APBD di Dinkes tidak didukung bukti-bukti yang sah.
Dia menjelaskan, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 menyebutkan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat kepada Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
Pasal 27 PP 105 tahun 2000 disebutkan, setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih. Pasal 57 ayat (1) dalam Keputusan Meneteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
Dalam Perda Kabupaten Labuhanbatu No.1 tahun 2004 tetang APBD 2004, jelas R Damanik, telah dialokasikan dana sebesar Rp16.124.156.461 yang akan digunakan membiayai belanja pegawai personalia Rp10.672.103.511, sedangkan sisanya Rp5.452.052.950 untuk UPTD Dinkes Pemkab Labuhanbatu, namun sekitar Rp1,7 miliar tidak didukung bukti-bukti sah. (S25/x)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: