Terlambat Sampaikan LK, Kepala SKPD dan Camat di Labuhanbatu Terancam Pidana

Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat di Kabupaten Labuhanbatu, terancam dijerat hukum akibat keterlambatannya menyampaikan laporan keuangan (LK) kepada pemkab setempat. Sebab, keterlambatan tersebut menyebabkan Pemkab Labuhanbatu terlambat menyampaikan LK 2007 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut dipaparkan mantan Ketua Pansus DPRD untuk Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Labuhan Batu TA 2007 Drs Chairuddin menjawab wartawan di Gedung DPRD setempat, Kamis (3/7).
Paparan dimaksud dikemukakannya menanggapi pemberitaan berbagai media termasuk MedanBisnis yang menyebutkan Kabupaten Labuhanbatu termasuk di antara lima daerah yang belum melaporkan LK tahun 2007 kepada BPK Perwakilan Medan.
Menurut Chairuddin, pernyataan Kepala BPK Medan Widodo Prasetyo Hadi tentang keterlambatan itu, merupakan temuan yang harus ditindak lanjuti. “Itu sudah temuan,” katanya.
Sanksi atas keterlambatan itu, katanya, para Kepala SKPD dan camat yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya terancam dijerat hukuman penjara. “Sanksi dari keterlambatan itu, hukuman kurungan, karena saat ini Kepala SKPD yang langsung bertanggung jawab terhadap anggarannya,” ujarnya.
Menurut Chairuddin, salah satu SKPD yang terlambat melaporkan keuangannya kepada Pemkab Labuhan batu adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Labuhanbatu yang dilimpin Kepala SKPD H Sotar Lubis.
Chairuddin mengatakan, akibat keterlambatan itu SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) TA 2007 tidak dapat dibawakan kepada APBD TA 2008. Namun, katanya, milyaran rupiah SILPA tahun 2007 telah dibawakan ke dalam APBD 2008 dalam pengesahan APBD 2008 beberapa waktu lalu. Hanya saja dia mengaku lupa jumlah SILPA dimaksud secara pasti.
“Memang kalau terlambat, SILPA tahun lalu tidak dapat dibawa ke tahun 2008. Tapi ada yang telah dimasukkan, nilainya tidak begitu persis saya ingat ”, katanya.
Plt Sekdakab Labuhan Batu Drs Karlos Siahaan secara terpisah, Kamis (3/7) mengatakan, SILPA 2007 dapat dibawakan ke tahun 2008. Hanya saja, yang tidak cukup waktu untuk merealisasikannya akan dibawakan ke APBD-Perubahan TA 2008.” Yang dimaksud tidak dapat dibawakan itu yang tidak cukup waktu untuk merealisasikannya” katanya.
Dikatakannya, LK yang terdiri dari neraca, aliran keuangan dan kas telah dilaporkan kepada BPK tanggal 30 Juni 2008. Keterlambatan terjadi dikarenakan lambatnya laporan para camat di kecamatan dan SKPD di Pemkab Labuhan Batu kepada pemkab setempat. Para camat, katanya, kurang memiliki kemampuan untuk menyusun LK meskipun telah berulang kali diberi pengarahan.
“Yang banyak terlambat adalah para camat. Kendalanya sumber daya manusianya. Padahal mereka telah berulang kali mendapatkan pelatihan”, katanya.

*mawardi berampu
MedanBisnis – Rantauprapat

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: