BPHM Sumut Berlebihan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu kelabakan dituding sebagai daerah yang paling besar penyumbang kerusakan hutan bakau.

Tudingan itu tidak tanggungtanggung, disampaikan Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) Wilayah II Dinas Kehutanan Murdoko saat sidang dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut, Selasa (8/7) di Medan. ”Saya minta BPHM meninjau ulang tudingan bahwa Labuhanbatu sebagai penyumbang terbesar kerusakan hutan bakau di Sumut,”kata Kepala Dinas Kehutanan Labuhanbatu melalui Kepala Seksi Pengamanan Hutan Abdullah Pohan.

Abdullah yang ketika itu didampingi Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Kayu AM Saragi mengatakan, pihaknya perlu mengklarifikasi keterangan yang disampaikan Kepala BPHM Murdoko. ”Kita perlu mengklarifikasi data yang disampaikan pihak BPHM tersebut.Paling tidak, tujuannya agar tidak menjadi konsumsi yang salah di masyarakat. Maka, kita berharap BPHM perlu meninjau ulang data yang disampaikan,” papar Abdullah.

Sesuai inventarisasi data luas kawasan lindung tahun 1997, luas hutan bakau di Labuhanbatu hanya 8.860 hektare (ha). Yang sudah rusak mencapai1.110ha.Seluas3.650 ha terdapat di perkampungan warga dengan kondisi baik dan sisanya masih perawan. Menurutnya, luas kawasan hutan secara keseluruhan yang ada di Labuhanbatu mencapai 270.156,35 ha.

Jadi tidak mungkin luas hutan bakau yang ada di Labuhanbatu mencapai tinggal 128.438,20 ha dan 121.702,10 ha saat ini mengalami kerusakan. Sebelumnya,pihak BPHM Sumut menuding Kabupaten Labuhanbatu sebagai penyumbang terbesar tentang kerusakan hutan bakau di Sumut.

Menurut BPHM,luas hutan bakau yang ada di Labuhanbatu mencapai 128.438,20 ha. Sebanyak 121.702,10 ha saat ini mengalami kerusakan. ”Jadi itulah kawasan hu tan bakau yang ada di La buhanbatu. Artinya, sangat jauh beda dengan data yang disebutkan itu,”ujar Abdullah.

Dia menambahkan, hutan bakau yang ada di daerah penghasil kelapa sawit dan karet ini terdapat di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Panai Hilir,Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong. Tepatnya terdapat di Desa Sei Simandulang 1.500 ha, Sei Parapat 2.100 ha, Sei Panai 5000 ha, dan Si Puyuh 260 ha.

”Kondisi yang rusak terdapat di Sei Simandulang dan Sei Parapat saja,”ucapnya. Abdullah mengklaim bahwa pihaknya sudah pernah merehabilitasi kawasan hutan bakau yang mengalami kerusakan. Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut Hardy Munthe menyebutkan, hingga sekarang kawasan hutan di Sumut belum jelas.

Ini disebabkan tata ruang di Sumut sedang di revisi sesuai SK Menhut No 44/- 2005 tentang Penunjukan Luas Kehutanan yang Rusak. ”Bahkan luas hutannya yang rusak masih penunjukan, belum ada penetapan secara jelas luas dan batas-batas kehutanan,”tandas Hardy.

Dia menilai, simpang siur data kerusakan hutan disebabkan pemerintah yang tidak serius melakukan pengecekan. ”Artinya, pengawasan hutan termasuk hutan bakau yang tidak jelas bisa disebabkan faktor kolusi.Ini harus diperbaiki di dinas kehutanan dan bupati sebagai pelaksana,”ujarnya. (sartana nasution)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: