Proyek Kimprasda Labuhanbatu 2007 Disorot

Praktisi hukum Haris Nixon Tambunan SH, menyoroti proyek fisik di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Labuhanbatu tahun 2007. Pasalnya, seluruh kegiatan sejak survei perencanaan hingga supervisi tidak menggunakan jasa konsultan, sehingga terpaksa diambil-alih staf dan pegawai Dinas Kimprasda Labuhanbatu.

Kondisi itu menyebabkan pengerjaannya dinilai melanggar Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah.
“Pelaksanaan itu jelas melanggar aturan. Kita meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rantauprapat, Ali Nafiah Pohan SH, untuk melakukan pemeriksaan terkait pengerjaan proyek fisik di Pemkab Labuhanbatu tahun 2007 lalu, khususnya di lingkungan Dinas (Kimprasda) Labuhanbatu. Apalagi, dana itu berasal dari APBD Labuhanbatu,” paparnya, Minggu (13/7) di Rantauprapat.
Haris mengemukakan, akibat tidak adanya konsultan saat itu, hampir sebagian besar proyek 2007 diluncurkan pada 2008. Selain itu, tidak sedikit pengerjaan proyek yang tidak sesuai kontrak. “Kerugian juga dirasakan oleh setiap rekanan yang memenangkan tender proyek itu. Soalnya, antara bestek dengan kondisi di lapangan banyak ketidaksesuaian, sehingga para rekanan harus kerja ekstra keras,” tutur Haris.
Dicontohkannya proyek pengerjaan pelebaran badan jalan. Hingga kini, masih ada warga yang tidak memberi ijin tanahnya untuk dipakai badan jalan atau parit. “Saya menilai, hal itu disebabkan konsultan tidak melakukan survei perencanaan dan supervisi. Lagi pula, prosedur berita acara harus melalui pelaporan pekerjaan setiap bulannya yang ditandatangani konsultan. Berarti, laporan dan tandatangan itu siapa yang melakukannya,” jelas Haris.
Hal senada dikemukakan anggota Fraksi PKS DPRD Labuhanbatu, Puji Hartoyo. Pihaknya berharap, agar tidak ada lagi ketertutupan di setiap instansi maupun lembaga lainnya. “Bagi siapapun yang telah melanggar peraturan harus ditindak. Kita berharap peran pers saat menyajikan berita untuk tujuan perubahan. Kalau saya menilai, semua lembaga ataupun bentuk lainnya, kalau sudah melanggar peraturan, ya harus ditindaklanjuti aparat yang terkait. Kapan lagi kita berubah, kalau tidak dimulai dari sekarang. Makanya aparat harus cepat bertindak,” imbaunya.
Sebelumnya, Kadis Kimprasda Labuhanbatu, Mahini Rijal ST, menjelaskan, penganggaran dana jasa konsultan yang sempat ditenderkan pada tahun 2006 untuk pengerjaan proyek tahun 2007 sebesar Rp 1,3 miliar batal digunakan, dan dikembalikan ke kas daerah. Akibatnya, tugas survei dan supervisi yang menurut Kepres 80 harus dilaksanakan konsultan, terpaksa diambil-alih pihak Dinas Kimprasda, meski tanpa adanya bantuan biaya sedikitpun.

MedanBisnis – Rantauprapat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: