PBB Labuhanbatu Usulkan Hak Angket Pengangkatan 120 Kepsek

DPRD Labuhanbatu, khususnya yang berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB) diminta menggunakan hak angket (penyelidikan) guna mengetahui keputusan Bupati Labuhanbatu HT Milwan terkait pelantikan sedikitnya 120 orang kepala sekolah (kepsek), dari SD hingga SMA, yang dinilai tanpa melalui prosedur. Sehingga, ratusan kepsek merasa haknya dikebiri.

Demikian dikatakan Sekretaris Partai Bulan Bintang Labuhanbatu, Jafar Sidik Nasution kepada MedanBisnis, Selasa (22/7).
Menurutnya, selama ini pihak DPRD terkesan diam dan kurang proaktif atas segala macam kebijakan yang diambil oleh Bupati dalam memperjualbelikan jabatan.
Salah seorang kepsek yang diangkat adalah Mai Kalsum, sebagai Kepsek SD di Simpang Jengkol, Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, menggantikan Farida Hanum. Mai Kalsum diangkat dan dilantik bupati melalui Kadis Pendidikan Labuhanbatu Drs R Jamaren Ginting diuga tanpa melalui prosedur.
Karena sesuai pengakuan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Bilah Hilir, H Ilham, dirinya tidak pernah menerima usulan Mai Kalsum untuk menjadi kepsek.
”Saya tidak ada menerima usulan Mai Kalsum untuk menjadi kepala sekolah, apalagi merekomendasikannya”, ucap Ilham ketika dihubungi wartawan.
Sementara itu, Sarifudin Tanjung, anggota DPRD Labuhanbatu dari PBB menyikapi imbauan Sekretaris DPC PBB itu menyatakan siap melaksanakan amanah partai untuk segera mengusulkan kepada seluruh anggota DPRD Labuhanbatu agar mempergunakan hak angket terkait pengangkatan 120 kepsek itu.
“Saya sebagai kader PBB siap melaksanakan amanah partai untuk mempergunakan hak angket dalam mempertanyakan pelantikan 120 kepala sekolah itu, sepanjang imbauan ini sudah merupakan keputusan partai yang sudah dimusyawarahkan dalam rapat,” tegas Syarifuddin.
Hal senada juga ditegaskan anggota DPRD dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Jahotman Sinaga. Ia setuju agar DPRD sesegera mungkin membentuk panitia hak angket guna mempertanyakan pelantikan kepsek itu.
“Kalau memang tidak melalui prosedur pengangkatannya, maka kita perlu mempertanyakannya melalui perangkat dewan”, ujar Jahotman.
Lebih jauh Jafar menjelaskan, keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Labuhanbatu Rusman Syahnan SH di media massa yang menyatakan, masalah pelantikan kepsek akan segera ditinjau ulang, hanyalah omong kosong belaka. Pasalnya, hingga sejauh ini belum ada perubahan apa-apa atau pembuktian dari pernyataan tersebut.

MedanBisnis – Rantauprapat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: