KPPOD: Labuhanbatu Terendah dalam Indeks Tata Kelola Ekonomi

Hasil survey Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menetapkan Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu daerah terendah setelah Kabupaten Nias Selatan, dalam hal indeks tata kelola ekonomi.

Survei KPPOD, dilakukan terhadap 12.187 responden pelaku usaha di bidang manufaktur, perdagangan dan jasa pada 243 kabupaten/kota.
Ketua KPPOD Bambang PS Brojonegoro mengungkapkan, penilaian itu didasarkan pada hambatan yang muncul dari program pemerintah daerah (pemda) dalam mengembangkan usaha swasta, dengan bobot nilai 14,8%, dan akses lahan serta kepastian hukum dengan bobot nilai 14%.
Kemudian, masih ada ganjalan interaksi antara pemda dan pelaku usaha, inefisiensi pungutan di daerah, perizinan usaha, keamanan dan penyelesaian konflik, serta integritas bupati/wali kota.
Berdasarkan tingkat hambatan itu, Bambang Brojonegoro mengungkapkan, pemerintah perlu memperbesar alokasi anggaran belanja daerah, terutama untuk perawatan dan pembangunan fasilitas infrastruktur.
Dalam penilaian itu, Kota Blitar menempati peringkat pertama dari 243 kabupaten/kota yang disurvei dengan nilai Indeks Tata Kelola Ekonomi (Economic Governance Index/- EGI) sebesar 76. Pada urutan kedua hingga kelima berturut-turut Kabupaten Magetan,Jawa Timur (75,4), Kota Prabumulih Sumsel (74,7), Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel (74,3), dan Kabupaten Jembrana, Bali (73,7).
Sedangkan Kabupaten Nias Selatan, Sumut, menurut KPPOD, merupakan daerah yang memiliki tata kelola ekonomi terburuk dengan nilai 41,41. Bersama Nias Selatan, lima daerah yang menempati peringkat lima terbawah adalah Kabupaten LabuhanBatu, Sumut dengan nilai 41,76; Kabupaten Rokan Hilir, Riau, 45,10, Kabupaten Nias, Sumut, nilainya 45,26; dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, nilainya 47,69.
Bupati Labuhanbatu melalui Kabag Humas Pemkab, Sugeng kepada wartawan, Rabu (23/7), mengatakan, Pemkab Labuhanbatu belum mengetahui kriteria yang ditetapkan KPPOD dalam penentuan peringkat indeks tata kelola ekonomi.
Mengutip pengakuan Bappeda Labuhanbatu sebagai perencana, Sugeng menyebut, Bappeda belum ada menyerahkan data tentang indek tata kelola terhadap KPPOD. Sehingga ia menilai kriteria penetapan itu perlu dipertanyakan. Apalagi selama ini Labuhanbatu masih dianggap sebagai daerah yang sangat kondusif bagi penanaman modal. Buktinya, sebelumnya KPPOD Award diraih Labuhanbatu di masa pimpinan KPOD Bambang Sujahat.

MedanBisnis – Rantauprapat

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: