JPU Minta majelis-Hakim PN Rantauprapat Tahan Saksi Korupsi Dinkes Labuhanbatu

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat agar segera mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi dr M Siregar, Kepala Puskesmas Aek Raso. Saksi dinilai memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara tindak pidana korupsi APBD TA 2004 UPTD Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu senilai Rp1,7 miliar yang melibatkan Kepala Dinas, Wakadis dan Bendahara non gaji.
“Kami mohon majelis hakim membuat penatapan untuk segera melakukan penahanan terhadap saksi ini karena kami nilai memberikan keterangan palsu,” pinta JPU Belman Tindaon SH kepada majelis hakim yang dipimpin Moestofa SH MH dibantu panitera pengganti Baik Sitepu dalam sidang perkara korupsi terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, dr HNFH MKes (47), Rabu (23/7) sore.
Permintaan JPU dalam persidangan terbuka untuk umum itu langsung ditimpali Penasihat Hukum R Sujoko SH yang mendampingi terdakwa dr HNFH MKes sejak awal perkara ini mulai disidangkan. “Saksi kan tidak bebohong tetapi menjelaskan sesuai pertanyaan,” tukas R Sujoko.
Permintaan JPU itu belum bisa dipenuhi majelis hakim. Moestofa SH MH selaku ketua majelis yang juga Ketua PN itu beralasan bahwa majelis hakim menganggap keterangan-keterangan saksi dr M Siregar selama di persidangan masih sesuai dengan pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Permohonan Saudara dicatat panitera. Tetapi majelis hakim menganggap keterangan saksi ini selama di persidangan masih sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 165 KUHAP,” ujar Moestofa SH MH kepada JPU Belman Tindaon SH.
Dalam persidangan, saksi dr M Siregar selaku Kepala Puskesmas Aek Raso Kecamatan Torgamba banyak tidak membenarkan keterangannya yang dibuat penyidik Polres Labuhanbatu dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).
Di antaranya, saksi ketika diperiksa penyidik tanggal 25 September 2005, menyatakan tidak pernah menerima meja setengah biro dan kursi putar dari Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Tetapi di persidangan, saksi tidak membenarkan keterangannya tersebut.
“Tidak benar itu, Pak. Saya menerima meja setengah biro dan kursi putar pada bulan Januari 2005,” kata saksi dr M Siregar. “Kenapa keterangan Sudara saksi berbeda di persidangan ini dengan yang di BAP,” tanya Belman. Saksi menjawab bahwa setelah bertemu dengan teman-temannya barulah dia tahu itulah kursi dan meja yang dianggarkan tahun 2004.
“Kapan itu? Siapa teman-teman Saudara itu?” tanya Belman. “Lupa, Pak,” jawab saksi. JPU mengaku pening dengan jawaban saksi. JPU menanyakan, apakah saksi ada ditekan atau diarahkan penyidik supaya sesuai dengan kehendak penyidik. “Tidak,Pak,” jawab saksi.
Setelah itu, giliran penasehat hukum dipersilakan majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi dr M Siregar. Menjawab pertanyaan, saksi mengaku mengetahui telah ada kursi dan meja dimaksud di kantor dinas dan pada bulan Januari 2005 disuruh ambil.
JPU selanjutnya memperlihatkan bukti-bukti penerimaan uang, di meja majelis hakim disaksikan saksi dan penasehat hukum terdakwa. Dalam kwitansi terdapat nama Jon Morina selaku Kepala Puskesmas Aek Raso mengambil sejumlah uang dari staf bendahara non gaji di kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu tahun 2004, namun tandatangan dalam kwitansi adalah tandatangan saksi dr M Siregar.
Saksi bertugas selesai pelaksana harian Kepala Puskesmas Aek Raso mulai 2 Januari 2004, tetapi Jon Morena kepala Puskesmas Aek Raso sebelum dr M Siregar ada menandatangani kwitansi penerimaan mulai Maret 2004 hingga Juni 2004. Saksi mengatakan bahwa pada waktu pencairan uang dimaksud dia meminta petugas Dinas Kesehatan supaya mengganti nama Jon Morena menjadi namanya dalam kwitansi selaku penerima uang. Namun, katanya, staf bendahara mengatakan akan ditipex dan diketik ulang. Sedang uang yang diterima Jon Morena, katanya, diserahkan kepadanya karena Jon Morena masih bertugas di Puskesmas Aek Raso.
Dalam BAP, saksi mengakui menandatangani kwitansi kosong bersama seluruh dokter, namun itu tidak dibenarkan saksi dalam persidangan. Katanya, kwitansi bukan kwitansi kosong tetapi sifatnya sementara dan sudah berisi angka-angka.
Sebelumnya, majelis hakim memintai keterangan saksi dr T Mestika Mayang, kepala Puskesmas Aekkanopan. Dalam memberikan keterangan, JPU menilai saksi impersial (memihak) terhadap terdakwa dr HNFH MKes. Saksi ini juga banyak membantah isi BAP.
Terdakwa dr HNFH MKes tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi yang diperiksa secara terpisah itu. Sidang ditunda hingga Selasa (29/7) untuk pemeriksaan saksi-saksi lain. (S25/s)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: