Menhut Revisi SK No44/2004 tentang Pengaturan Kawasan Hutan

Komisi A DPRD Sumut menegaskan, Menhut HMS Kaban akhirnya menyetujui revisi SK No44/2004 tentang pengaturan kawasan hutan, sebab SK tersebut dianggap sebagai “momok” dan mendapat reaksi keras dari masyarakat, karena banyak wilayah perkampungan masuk dalam kawasan hutan.
Penegasan itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan, Minggu (27/7) seusai mengikuti rapat dengan sejumlah Bupati/Walikota dan Kadis Kehutanan Sumut membahas revisi SK Menhut No44/2004 di Hotel Antares Medan.
“Peluang yang diberikan Menhut merevisi SK No44 ini jangan disia-siakan apalagi dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan rakyat,” ujar Ikhyar sembari mengingatkan Bupati/Walikota se-Sumut segera mengidentifikasi wilayahnya yang menurut SKNo44 masuk kawasan hutan, tapi sudah jadi perkampungan penduduk.
Artinya, ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, Pemkab/Pemko harus benar-benar mendata kawasan perkampungan dan perkebunan mana saja yang selama ini masuk wilayah hutan menurut SK 44, agar diusulkan dikeluarkan.
“Dalam mengidentifikasi lahan ini, harus benar-benar transparan dan diharapkan para kepala daerah menghimpun seluruh kecamatan hingga kelurahan agar jangan sekedar laporan, karena dikuatirkan mafia tanah ikut bermain dengan mengusung isu mengatasnamakan rakyat,” paparnya.
Ditambahkan Ikhyar, berdasarkan laporan yang disampaikan sejumlah Bupati/Walikota, yang paling luas wilayahnya masuk kawasan hutan lindung menurut SK No44 di Kabupaten Labuhanbatu. Padahal faktanya di lapangan sudah puluhan tahun jadi perkampungan.
Ikhyar mencontohkan sejumlah Kecamatan yang sudah menjadi “korban” SK No44 dimaksud, diantaranya, Kecamatan Panei Tengah, Hulu, Leidong, Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Bilah Hulu dan Kecamatan Torgamba Labuhanbatu, sehingga harus dikeluarkan dari kawasan hutan.
Karena itu, Ikhyar mengharapkan Bupati Labuhanbatu jeli mengidentifikasi wilayahnya yang “diklaim” SK No44 masuk kawasan hutan, agar masyarakat tidak menerima dampak yang sangat berat dan jika benar sudah menjadi perkampungan akan diusulkan dikeluarkan dari lahan hutan.
“Masyarakat juga dalam hal ini diminta jangan resah dan gelisah, jika Bupati sudah melakukan identifikasi, Komisi A akan mendatangi Menhut HMS Kaban guna memperjuangkan agar lahan masyarakat yang masuk SK 44 segera dikeluarkan,” papar Ikhyar.
Dalam kesempatan itu, Ikhyar juga mengungkapkan trimakasihnya kepada Menhut dan Kadishut Sumut Ir JB Siringo-ringo yang mengerti aspirasi masyarakat Sumut dengan kesediaannya merevisi kembali SK No44/2004 dimaksud. (M10/e)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: