Labuhanbatu Siapkan Rp10 M

Kabupaten Labuhanbatu segera memberikan dana pendampingan sebesar Rp10 miliar untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan yang baru saja dimekarkan.

Bupati Labuhanbatu T Milwan melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sugeng menyatakan, dana ini memang wajib diberikan. ’’Labuhanbatu sebagai kabupaten induk memang harus mendanai daerah pemekaran selama dua tahun berturut- turut,”tutur Sugeng.

Sugeng menyatakan, soal dana pendampingan itu sebelum pemekaran resmi disahkan Bupati Milwan sudah menyampaikan hal itu.Hibah itu merupakan salah satu persyaratan pemekaran. ’’Sekarang tinggal menunggu realisasinya,” tuturnya. Masih terkait pemekaran dua kabupaten, Sugeng memastikan bakal ada pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Labuhanbatu akan hijrah ke kabupaten baru tadi.

Namun,Pemkab Labuhanbatu belum menganalisis berapa banyak perpindahan PNS itu.Sebab,mereka masih menunggu kebutuhan awal Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan terhadap tenaga PNS.’’Namun,yang pasti perpindahan PNS baru bakal terjadi setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto melantik penjabat bupati kedua kabupaten itu,” paparnya.

Dengan kondisi itu nanti, Pemkab Labuhanbatu pasti kekurangan tenaga PNS. Namun, sekali lagi setelah ada penjabat bupati, baru bisa menganalisis berapa kebutuhan PNS untuk menutup kekurangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia Yos Bartubara menyatakan, pemindahan personel PNS dan penyerahan aset serta dokumen dilaporkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kemudian, masing-masing kabupaten baru berhak mendapatkan dana perimbangan. Kabupaten Induk wajib memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing kabupaten baru sebesar Rp5 miliar setiap tahun selama dua tahun berturut-turut.

Selain itu,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) juga wajib memberikan bantuan .Pemberian itu diberikan sejak pelantikan penjabatBupatiLabuhanbatuUtara dan Labuhanbatu Selatan. Apabila Kabupaten Labuhanbatu dan Pemprovsu tidak memenuhi kewajibannya memberikan hibah, pemerintah pusat bisa saja mengurangi penerimaan dana alokasi umum (DAU).

Namun, harus diingat penjabat bupati juga diwajibkan melaporkan penggunaannya. Setelah tujuh tahun pemekaran, pemerintah pusat bersama Gubsu akan mengevaluasinya. Hasilnya akan menjadi acuan, apakah pemekaran bisa terus berlanjut atau dikembalikan lagi pada kondisi semula. (sartana nasution)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: