Pertemuan Karyawan dan Manajemen Suzuya Deadlock

* DPRD Dituding Main Mata

Perseteruan Manajemen Suryatama Mahkota Kencana (Suzuya) Rantau Prapat, dengan karyawannya tampak belum juga berakhir. Hal ini dibuktikan setelah tidak ditemukannya kata kesepakatan (deadlock) antara karyawan dan pihak Suzuya, saat gelar pendapat di gedung DPRD Labuhan Batu, berlangsung Senin (4/8). Anehnya, DPRD bukannya tegas terhadap pihak Suzuya, malah menskors sidang tersebut.
Skors yang diputuskan oleh DPRD Labuhan Batu, sedikit menuai pandangan negatif para karyawan terhadap jajaran Dewan, yang diduga telah main mata dengan pihak Suzuya. Kecurigaan ini muncul dikarenakan sebelumnya, pada saat sidang berlangsung di awal, jajaran DPRD Labuhan Batu begitu menggebu-gebu menyatakan diri hendak memperjuangkan nasib para karyawan. Bila perlu, merekomendasikan penutupan operasional Suzuya bila tak memenuhi permintaan karyawannya.
Ketua Komisi A DPRD Labuhan Batu, A Chairuddin, membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan, DPRD masih harus menunggu sikap dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Labuhan Batu terlebih dahulu. “Kami menunggu sikap Disnaker terlebih daulu dalam menyikapi ini,” kata Chairuddin enteng.
Sementarea itu Zulkifli Simatupang, ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Politik Rakyat Miskin (FNPBI PRM) wilayah Sumut, menyatakan kecurigaannya atas putusan DPRD Labuhan Batu menskor sidang dengar pendapat hari itu. “Ada indikasi kong-kalikong antara DPRD dengan pihak Suzuya, Kenapa DPRD tak serius menengahi permasalahan ini,” tukas Zulkifli didampingi sejumlah karyawan Suzuya Rantau Prapat yang akan dimutasi pihak Suzuya ke PT lain.
Sidang dengar pendapat yang digelar di gedung dewan Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat, turut dihadiri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Labuhan Batu. Namun sejauh ini, Disnaker belum mengambil keputusan mengenai sikap pihak Suzuya yang tetap ngotot tidak akan memenuhi tuntutan para karyawan.
Sementara itu Sutiono, HRD Suzuya Pusat, usai sidang diskor kepada wartawan mengaku tak takut jika kelak Suzuya diminta DPRD Labuhan Batu untuk ditutup. “Kita siap menutup perusahaan ini kalau itu keputusan DPRD. Lagi pula kita bisa pindah ke darah lain seperti yang terjadi di Deli Serdang dan Binjai,” ujar Sutiono, HRD Suzuya Pusat selaku perwakilan perusahaan dalam sidang tersebut.
Wahyudi, dari FNBI PRM mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 102 ayat 1 disebutkan, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberi pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. “Jadi di sini jelas, kita akan akan mengajukan pertanyaan kepada bupati mengenai masalah ini,” tegasnya.
Sementara Dahlan Bukhori, Sekretaris Komisi A DPRD Labuhan Batu menyatakan secara pribadi akan mempertanyakan permasalah tersebut kepada bupati. Sekedar mengingatkan, sejumlah karyawan Suzuya sempat melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak ketenagakerjaan mereka yang tak pernah dipenuhi pihak Suzuya. Namun buntut dari aksi itu, para karyawan mendapatkan intimidasi bahkan pemecatan dan mutasi secara sepihak.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: