Anggota DPRD Labuhan Batu Malas Bekerja

* Per Hari, 50 Persen Absen

Walau setiap bulan menerima gaji serta tunjangan penuh, namun tak sepenuhnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhan Batu, menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal. Ini dibuktikan dari tingkat kehadiran anggota dewan yang hanya mencapai 50 persen per harinya.
Badan Kehormatan Dewan (BKD) Labuhan Batu, Zulham Ariyanto, mengakui tingkat kehadiran dewan tersebut tak lebih dari 50 persen per hari. Kondisi ini menurutnya, jelas menjadi dilema di kalangan BKD sebagai pengawas internal jajaran dewan. Pasalnya, BKD hingga saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk menertibkan anggota dewan yang malas bekerja.
“Hanya sekitar 20 an orang yang hadir setiap harinya. Ini berarti tidak kurang dari 50 persen dari jumlah seluruh anggota DPRD Labuhan Batu. Namun, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena BKD, tak memiliki kewenangan untuk memberi tindakan apalagi sanksi terhadap para anggota DPRD yang mangkir dalam tugas,” kesalnya sembari mengatakan, kalau pemberian sanksi bagi anggota dewan apalagi sampai ke tingkat lebih serius, tetap harus melewati tahap Rapat Paripurna pimpinan dewan. Bukan berdasarkan keputusan BKD.
Zulham, tidak menyangkal BKD bisa memberi teguran kepada anggota dewan yang jarang datang. Namun, hal ini belum dirasa mampu untuk menimbulkan efek jera bagi para anggota dewan yang bolos itu. Zulham berharap, BKD Labuhan Batu diberi kewenangan dalam hal satu ini. “Hendaknya BKD di daerah memiliki kewenangan seperti BKD di DPR-RI misalnya. Jadi, kita bisa berikang sanksi kepada oknum yang malas masuk. Dengan kondisi saat ini, kita paling hanya bisa memberi teguran dan surat peringatan. Selebihnya, itu wewenang pimpinan dewan,” bebernya.
Dampak dari kondisi ini diakui Zulham, tentu akan menimbulkan image buruk di tengah-tengah masyarakat. Dengan menyebut, BKD kurang optimal menjalankan tugas. “Kita takut disangka kurang optimal. Tapi ya mau bagaimana lagi. Sekali lagi saya tegaskan, BKD di daerah mesti memiliki kewenangan yang sama dengan BK di DPR RI. Yakni, memiliki kekuatan untuk melakukan recall kepada anggota dewan yang terbukti melakukan perbuatan kesalahan yang berat,” tandasnya mengakhiri.
Sementara itu, salahseorang anggota DPRD setempat juga merasakan tingkat kehadiran dewan yang semakin meninggi kian harinya. “Sekarang bukan sekedar 4 D, dapat datang, duduk, dengar dan duit. Tapi, anggota DPRD itu mesti lebih mampu kreatif dan inovatif dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai konstituennya di Pemilu sebelumnya,” pungkasnya. (FDH)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: