Terkait Rekomendasi TS KPUD Labuhan Batu

* Bupati Dinilai Langgar UU

Bupati Labuhan Batu T Milwan, yang merekomendasikan M Siregar sebagai tim seleksi (TS) anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhan Batu, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu dan peraturan KPU.
Salahseorang sumber yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilu dan Peraturan KPU, Nomor 13 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1 hurup a disebutkan, tentang pedoman tim seleksi KPU kabupaten dan provinsi, minimal harus memiliki pendidikan starata 1 (S1).
“Saya dapat informasi kalau Kabupaten Labuhan Batu merekomendasikan seorang tokoh masyarakat yang tidak sarjana S1 untuk menjadi tim seleksi anggota KPU. Kalau ini terjadi, berarti anggota KPU hasil seleksi mereka akan cacat hukum,” ujarnya lewat telepon tanpa mau menyebut namanya dengan jelas.
Lebih lanjut lelaki ini meyakinkan wartawan, bahwa katanya kalau tidak yakin dengan keterangannya, ia mempersilahkan melaksanakan investigasi persoalan ini di Labuhan Batu. “Kalau tidak percaya, silakan investigasi. Nanti kamu pasti tahu bagaimana sebenarnya,” ucapnya sambil menutup teleponnya.
Mendapat informasi ini, METRO berusaha menjumpai M Siregar di kediamannya. Semula mantan panwas ini sedikit terkejut dengan kedatangan wartawan, apalagi menanyakan seputar tim seleksi. Untuk memperkuat jawabannya, M Siregar mengambil bundelan seputar pengangkatannya menjadi tim seleksi KPUD dan memperlihatkannya kepada wartawan.
Selanjutnya, M Siregar mengatakan dengan polos, dirinya menjadi tim seleksi merupakan hasil rekomendasi Bupati Labuhan Batu T Milwan, surat rekomendasi itu bernomor: 270/1881/Pem/2008 tertanggal 23 Juni 2008 lalu, dan diperkuat lagi dengan SK pengajuan DPRD No.09/DPRD/ Tahun 2008.
Sehingga, dengan modal rekomendasi ini, jelas telah sesuai dengan ketentuan KPU yang mengisyaratkan salahseorang tim seleksi anggota KPU berasal dari tokoh masyarakat. “Memang saya betul satu-satunya yang tidak sarjana dari lima anggota tim seleksi itu. Dari sisi lain kenapa diterbitkan SK-nya oleh KPU SUMUT,” ujarnya sedikit heran.
Dikatakannya lagi, saat dipanggil oleh KPU Sumut, untuk menghadiri pemanggilan, ia tidak membawa berkas berupah ijazah terakhir. Dia hanya cukup membawa surat rekomendasi yang berasal dari Bupati Labuhan Batu, tanpa ada pertanyaan pendidikan terakhir. Meskipun M Siregar telah dilantik oleh KPU Sumut untuk menjadi tim seleksi perekrutan anggota KPUD Labuhan Batu, sesuai dengan SK No.270-3153/KPU-SU dia menyatakan bersedia dibatalkan.
“Kalau pun dibatalkan gak apa-apa. Kita pun hanya ditunjuk. Kalau melanggar undang-undang silahkan aja,” ujarnya sambil membaca buku peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang syarat menjadi tim seleksi.
Sementara menurut Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Labuhan Batu, Jappar Siddik, jika penetapan M Siregar dinyatakan melanggar undang-undang, maka partainya meminta agar segera dibatalkan. “Kita tidak menginginkan adanya pelanggaran hukum dalam proses demokrasi di negara ini. Pemkab jangan mengajari rakyat untuk melanggar hukum. Partai-partai politik juga jangan diam membiarkan kejadian ini,” ucapnya.
Ketua KPUD Labuhan Batu, Suheri Pane saat diminta tanggapannya menyebutkan, secara yuridis formal yang bersangkutan sudah di SK kan oleh KPU provinsi atas usulan bupati. “Jika benar tidak sarjana tentu harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang mengusulkan, dan pihak yang menetapkan harus membatalkannya,” ujarnya singkat.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: