Anggota DPRD Nakal Akan Ditindak

* BKD Siap Terima Pengaduan

Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Labuhan Batu, mulai ’unjuk gigi’. Seiring datangnya komentar ketua BKD yang menyarankan agar setiap masyarakat ataupun aparatur di jajaran Pemkab Labuhan Batu, untuk melaporkan setiap ada anggota DPRD Labuhan Batu yang meresahkan apalagi sampai memeras.

“Silahkan saja melaporkannya kepada kita. Laporan akan ditampung dan ditindaklanjuti,” tegas Zulham Irianto, ketua BKD, Selasa (5/8) di Rantau Prapat. Saran itu diungkapkannya, menjawab adanya dugaan adanya oknum anggota DPRD Labuhan Batu yang tengah melakukan studi banding di Pulau Jawa, meminta sejumlah uang dari kepala dinas melalui telepon.

Zulham berjanji tidak main-main dalam hal ini. Setiap laporan katanya, akan diselidiki lebih jauh demi mengungkap fakta isu yang beredar. Namun, sesuai kewenangan yang dimiliki BKD, persoalan itu akan menjadi masukan bagi pimpinan dewan. “Kita akan menginventarisir permasalahan. Dan, setelah mendapat laporan akan segera mengadukan ke Pinpinan DPRD Labuhan Batu,” paparnya.

Bila memang hal itu dianggap memang perlu untuk dibahas lebih jauh, maka kata Zulham, tidak tertutup kemungkinan akan membawa persoalan itu ke tingkat rapat Paripurna. “Sangksi tegas hanya dapat melalui pimpinan dewan yang selanjutnya membawa persoalan ke Rapat Paripurna,” paparnya.

BKD sendiri seperti yang pernah diungkap sebelumnya, hanya dapat memberi teguran atau peringatan kepada jajaran anggota dewan yang melanggar aturan. Itu, karena fungsi dan tugas pokok BKD belum memiliki kewenangan dalam memberi tindakan berat terhadap oknum dewan yang terbukti bersalah. “Paling hanya memberi teguran dan surat peringatan. Selebihnya, itu wewenang pimpinan dewan. Atau, jika satu persoalan memang perlu ditangani lebih serius, mesti melalui rapat paripurna,” bebernya.

Diaukui Zulham, dampak dari kurang gregetnya kewenangan BKD, membuka peluang memunculkan image di tengah masyarakat tentang kurang optimalnya tugas BKD sendiri. “Ya, mau bagaimana lagi. Kan, seharusnya BKD di daerah memiliki kewenangan yang sama dengan BK di DPR RI. Yakni, memiliki kekuatan untuk melakukan recall kepada anggota dewan yang terbukti melakukan perbuatan kesalahan yang berat,” tandasnya mengakhiri. (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: