Ijazah Tim Seleksi KPU Disoal

Status pendidikan anggota tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu M Siregar dipersoalkan.Padahal,dia direkomendasikan Bupati T Milwan.

Sumber SINDO di KPU Labuhanbatu menyatakan, pada Undang-Undang (UU) No 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan peraturan KPU No 13/ 2007 Pasal 7 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa anggota tim harus berpendidikan strata satu (S-1).

’’Saya mendapat informasi bahwa Bupati Labuhanbatu merekomendasikan seorang tokoh masyarakat yang tidak sarjana menjadi tim seleksi anggota KPU.Kalau ini terjadi, berarti anggota KPU hasil seleksi mereka akan cacat hukum,’’ ujar sumber tadi. Sementara itu, M Siregar saat dijumpai di kediamannya terkejut ketika ditanya soal persoalan itu. Dia mengaku direkomendasikan Bupati T Milwan menjadi anggota tim seleksi KPU Labuhanbatu.

Bahkan,M Siregar menunjukkan surat rekomendasi itu bernomor270/ 1881/Pem/2008tertanggal 23 Juni 2008.Bahkan, diperkuat lagi Surat Keputusan (SK) pengajuan DPRD No 09/DPRD/tahun 2008. Bermodal dua surat itu,dia pun maju mendaftarkan diri sebagai calon anggota tim seleksi KPU Labuhanbatu.Apalagi, dia masuk melalui jalur perwakilan masyarakat.

’’Memang saya betul satusatunya yang tidak sarjana dari lima anggota tim seleksi itu. Dari sisi lain, kenapa diterbitkan SK-nya oleh KPU Sumatera Utara,’’ ujarnya, keheranan. Bahkan, saat dipanggil KPU Sumut, dia tidak membawa berkas ijazah terakhirnya. Saat itu, dia hanya membawa surat rekomendasi dari Bupati Labuhanbatu.

’’KPU Sumut juga tidak menanyakan pendidikan terakhir,”tutur M Siregar. M Siregar mengaku siap dicopot dari posisinya sebagai anggota tim seleksi KPU Labuhanbatu meski sudah dilantik, bahkan mengantongi SK No 270-3153/KPU-SU.

’’Kalaupun dibatalkan enggak apa-apa,kami pun ditunjuknya. Kalau melanggar UU, silakan aja,” ujarnya sambil membaca peraturan KPU No 13/ 2007 tentang Syarat Menjadi Tim Seleksi. Kondisi seperti itupun mendapat sorotan dari partai politik (parpol). Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Labuhanbatu Jappar Siddik menyatakan, kalau benar penetapan M Siregar menjadi anggota tim seleksi melanggar aturan main, harus dibatalkan.

’’ Kami tidak menginginkan ada pelanggaran hukum dalam proses demokrasi di negara ini.Pemkab jangan mengajari rakyat untuk melanggar hukum. Partai-partai politik juga jangan diam membiarkan kejadian ini,”tuturnya. Jappar menambahkan,rekomendasi ini diduga kesengajaan yang dilakukan Pemkab Labuhanbatu.Ujungnya, saat seleksi calon anggota, KPU Labuhanbatu bisa meloloskan kembali orang-orang tertentu. ’’Kepada masyarakat dan parpol diharapkan mengajukan pembatalan kepada tim seleksi yang cacat hukum,”tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Labuhanbatu Syarifuddin Tanjung. Dia mengaku tak bisa menoleransi permasalahan yang melanggar regulasi. Ketua KPU Labuhanbatu Suheri Pane bersikap sama.

Menurut Suhari, ketentuan menjadi anggota tim seleksi KPU memang harus sarjana. Jadi,secara yuridis formal,keberadaan M Siregar tidak dapat dibenarkan.’’Jika benar tidaksarjana, harussegeraditindaklanjuti pihak yang mengusulkandanmenetapkansegera membatalkannya,”ujarnya. (sartana nasution)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: