Gelapkan Dana Bantuan Lunak Subsidi BBM

* Ketua KUD Dijerat UU Korupsi

Diduga menilep dana bantuan lunak subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp100 juta, Abdul Wahab Daulay, ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Labuhan Batu, dijerat dengan Undang-undang tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum E Kosasih SH.
Warga Jalan Ahmad Yani, Sei Berombang, ini hanya bisa tertunduk dalam, saat mendengar dakwaan yang dibacakan jaksa saat gelar sidang perdananya di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kamis (7/8). Terdakwa yang mengenakan setelan baju seragam tahanan tampak didampingi Penasihat hukumnya Gufron Harahap SH.
Dalam persidangan terungkap, terdakwa AWD selaku ketua koperasi, adalah orang yang mengambil bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp100 juta sejak Tahun 2000. Dana yang seharusnya disalurkan kepada para petani dan pelaku usaha kecil menengah, sebagai pinjaman bergulir untuk dikembalikan ke negara selambatnya dua tahun setelah dicairkan, ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa hingga Tahun 2007.
“Ternyata sejak tahun 2002, tersangka tidak mengembalikan bantuan setelah dipinjam anggota koperasi sampai sekarang. Itu karena uang digunakan terdakwa,” ujar Kosasih. Buku laporan KUD Mina tertanggal 30 April 2002 ketika dicek, tercatat saldo Rp21.375.000, namun uangnya tidak jelas dikemanakan.
Dana tersebut dicairkan terdakwa sebanyak dua kali melalui BNI 46 Cabang Rantau Prapat. Pengambilan pertama sebesar Rp90 juta, tertanggal 11 Januari 2001. Sementara, pengambilan kedua tanggal 15 Maret 2001 sebesar Rp10 juta. Terdakwa menyalurkan bantuan kepada 67 anggotanya sebesar Rp84.800.000 dan ternyata tidak kembali Rp40 juta.
“Uang yang digunakan termasuk sisa dana yang belum disalurkan” tambah Kosasih. Atas perbuatannya, Abdul didakwa melanggar pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan primer. Dakwaan subsider, terdakwa dinyatakan melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Usai pembacaan dakwaan terhadap terdakwa, kuasa hukum terdakwa terlihat tidak berencana mengajukan esepsi hari itu. Akhirnya, sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Irwan Munir SH MH, beranggotakan Nurmala Sinurat SH dan Imelda Sitorus SH, dibantu panitera pengganti Herman Sebayang SH, akhirnya ditunda hingga Kamis (14/8), untuk pemeriksaan saksi-saksi. (FDH)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: