Bawa Kayu Tanpa Dokumen

Tekong, ABK dan Pengusaha Diadili


Mengangkut kayu meranti tanpa dokumen resmi menggunakan kapal, tekong (nakhoda), anak buah kapal (ABK), serta pemilik kayu, terpaksa didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat, Kamis (7/8).

Dalam gelar sidang yang ditangani Jaksa Penuntut Umum (JPU) E Kosasih SH terungkap, upaya penyelundupan kayu bermula dari terdakwa AS, yang membeli kayu dari masyarakat Sungai Tangor, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
AS, disebut-sebut tidak mempunyai kapal boat untuk mengangkut kayu dimaksud ke Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Untuk membawa kayu itu, AS kemudian menghubungi terdakwa AL (55), dan KN (25), keduanya penduduk Kuala Bangka. Kepada keduanya, AS meminta keduanya menyiapkan kapal untuk mengangkut kayu miliknya.
Kesepakatan ongkos saat itu disepakati Rp1 juta kepada terdakwa AL sebagai pemilik kapal. SEdangkan KN, hanya dijanjikan upah Rp100.000.  Singkat cerita, kayu kemudian diangkut menuju Sungai Tangor. Kapal boat yang dinakhodai terdakwa AL mengangkut kayu olahan bentuk papan dan broti jenis meranti milik AS semula lancar.
Namun saat melintas di Sungai Kualuh Tanjung Kaluang, Dusun Sungai Rebut, Desa Tanjung Mangedar, terdakwa AL dan KN ditangkap petugas Syahbandar Kantor Pelabuhan Tanjung Leidong yang sedang patroli. Terdakwa AL dan KN tidak dapat menunjukkan surat angkut dan dokumen kayu.
Akhirnya, petugas Syahbandar membawa kedua terdakwa dan barang bukti kapal boat, kayu olahan jenis meranti dengan volume 4,87 meter kubik, ke kantor mereka di Tanjung Leidong. Setelah keduanya diamankan, terdakwa AS datang mengaku pemilik kayu untuk mengurus terdakwa AL dan KN. Sialnya, upaya pengurusan gagal. Ketiganya malah diserahkan ke Polsek Kualuh Leidong untuk proses hukum.
Akibat perbuatan terdakwa AS, AL dan KN mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen sah, seperti Surat Keterangan (SK) sahnya hasil hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), ketiganya dinyatakan telah merugikan negara sebesar Rp1.811.640, yakni, atas pungutan/retribusi PSDH sebesar Rp584.400 dan dari Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp1.227.240.
Oleh jaksa, perbuatan para terdakwa akhirnya dijerat dengan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) jo ayat (15), Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004, yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU.
Gayus Hasugian dan Hendrik Gultom petugas Syahbandar Tanjung Leidong yang menangkap para tersangka, hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi saat itu. Dalam kesaksiannya, Gayus menerangkan, pihaknya semula mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perairan itu sering melintas kapal jenis boat mengangkut kayu tanpa dokumen. Selanjutnya, dilakukan patroli dan berhasil menangkap para terdakwa.
Setelah mendengarkan kesaksian petugas Syahbandar Tanjung Leidong,           majelis hakim diketuai Alex TMH Pasaribu SH, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AL dan KN, serta majelis hakim dipimpin Irwan Munir SH MH dalam perkara terdakwa AS, menunda sidang sampai hari Kamis mendatang (14/8), untuk pemeriksaan saksi-saks lain dalam perkara pidana ini.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: