‘Setan’ Banyak Muncul di Labuhan Batu

Berpotensi Sebagai ‘Bom Waktu’

Sengketa tanah (Setan) yang masih tinggi jumlahnya di Labuhan Batu berpotensi sebagai pemicu konflik. Untuk itu, perlu diantisipasi dan menanganinya secara baik. Sebab, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi ‘bom waktu’ di lapangan. Demikian dikatakan Efendi Naibaho, salahseorang anggota DPRDSU kepada wartawan, Minggu (10/8) di Rantau Prapat.

“Jumlah ‘setan’ relatif tinggi jumlahnya. Puluhan permasalahan sengketa agraris mencuat. Itu, akan berpotensi terhadap kemunculan gejolak sosial di tengah masyarakat,” paparnya. Meski tidak menyebut jumlah angka pasti yang ada di Labuhan Batu, tapi dia, tambah Efendi Naibaho meyakini hingga hitungan angka puluhan kasus.
Ambil contoh, tambahnya, sengketa yang terjadi antara kelompok tani (poktan) Serikat Tani Berjuang (STaB) Labuhan Batu dengan pihak manajemen PTPN 3 Labuhan Batu di unit kebun Rantau Prapat dan kebun Merbau. Tak kurang dari 400-an hektar menjadi objek persengketaan antara kedua pihak yang telah berlarut-larut hingga mencapai kurun waktu 10 tahun belakangan.
“Ketika persoalan itu, tidak dimanajenem dengan baik dalam penyelesaiannya, tidak tertutup kemungkinan menciptakan konflik di lapangan,” tambahnya.

Dari itu, tambahnya, pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemkab Labuhan Batu melalui Tim Sengketa Tanah, BPN dan lainnya sejatinya mencipta konsep yang dapat menyelesaikan persoalan ‘setan’ dengan mengkedepankan musyawarah antara kedua pihak bersengketa.
Ironisnya tambahnya, ketika penyelesaian hukum ‘setan’ terpaksa sampai ke meja pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya, Efendi Naibaho mengesalkan itu. Karena, ujarnya, bila permasalahan sampai ke tingkat itu, tidak tertutup kemungkinan akan lebih merugikan pihak lemah. Khususnya, ketika mencuatnya ‘setan’ antarpihak masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan.

Sebab, tidak tertutup kemungkinan, warga yang masih belum memiliki kelengkapan surat tanah, sebagai bukti kepemilikan tanah, akan terbentur dengan proses hukum yang bersifat de jure (hukum). Padahal, warga sebelumnya kurang begitu peduli untuk mengurus surat kepemilikan, terlepas dari adanya dugaan rumit dalam urusan administrasi di tingkat instansi terkait.
“Secara de facto, warga yang lebih dahulu bermukim di areal bersengketa dan dibuktikan dengan adanya bekas perkuburan tua, karena tanpa memiliki alas hak kepemilikan tanah, akibatnya akan meradang,” tegasnya. Dari itu, pihaknya berencana untuk memberikan konsep-konsep yang baik dalam menyelesaikan persoalan itu kepada pihak Pemkab Labuhan Batu.
“Ya, agar pihak pemkab dapat menyelesaikan persoalan tanah secara baik, kita akan memberi masukan konsep sebagai masukan kepada tim sengketa tanah yang telah ada,” ujarnya.(FDH)

Iklan

Satu Tanggapan

  1. […] Muncul di Labuhan Batu Nopember 8, 2008 Posted by efendynaibaho in Uncategorized. trackback Ditulis pada 12 Agustus, 2008 oleh […]

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: