Pemkab Harus Dahului BPK

Jika Tak Ingin DAU Terpotong 25 Persen


Jika tak ingin Dana Alokasi Umum (DAU) terpotong 25 persen, Pemkab Labuhan Batu harus segera melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tak harus menunggu selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian kata Dahlan Bukhori, anggota DPRD Senin (11/8).

“Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, kalau sampai batas waktu yang ditentukan BPK belum selesai melakukan pemeriksaan, maka pihak pemkab wajib melaporkan keuangan kepada DPRD selambat-lambatnya tahun anggaran berakhir. Artinya, meskipun belum selesai laporan keuangan diperiksa BPK, wajib disampaikan kepada DPRD untuk dibahas,” terangnya.
Selanjutnya dikatakan Dahlan, setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPRD dan hasil pemeriksaan BPK tetap akan disingkronkan. “Jadi pemkab tak perlu menunggu selesai dari BPK, langsung saja serahkan ke dewan. Apa mesti secara kelembagaan pihak DPRD Labuhan Batu meminta hal itu,”singgungnya.
Akibat keterlambatan itu, disinyalir Pemkab Labuhan Batu akan  menerima sanksi administrasi dengan penundaan pencaiaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen dari jumlah alokasi DAU setiap bulannya. Kalau hal ini terjadi, Dahlan memastikan rakyat juga yang akan rugi.
Menanggapai persoalan ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Syarifuddin Nasution mengatakan, sampai sekarang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2007 berupa laporan keuangan, masih dikoreksi oleh BPK. “Saat ini laporan itu masih dikoreksi BPK. Kabarnya dalam minggu ini sudah selesai dan akan terus kita sampaikan kepada dewan,” ujar Syarifuddin menjawab wartawan.

Terkait dengan kehawatiran dengan terlambatnya penyerahan laporan keuangan akan berimbas pada pemotongan DAU, Syarifuddin membantah hal itu. Sebab menurutnya, DAU bersumber dari realisasi anggaran Pemkab Labuhan Batu. “Pengaruh terhadap DAU tidak akan terjadi pemotongan. Sebab, DAU itu realisasi dari pada anggaran kita. Sementara realisasi sudah kita laporkan ke Menteri Keuangan,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui kalau Bupati Labuhan Batu T Milwan, hingga sekarang belum menyampaikan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Tahun 2007, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada Bab VIII, perihal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pasal 31 ayat 1, bupati harus menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah anggaran berakhir.
Dari ketentuan itu dapat disimpulkan, anggaran laporan keuangan APBD 2007 sudah melewati batas sesuai dengan undang-undang. Namun pihak pemkab juga belum melaporkannya sampai sekarang. Menurut Dahlan Bukhori, di akhir tahun ini ada dua agenda lagi yang harus dilakukan oleh Pemkab Labuha Batu dan DPRD, yakni menyangkut pembahasan rancangan perubahan APBD. Sehingga, hal ini wajib dilakukan untuk pertanggungjawaban sisa lebih dari perhitungan anggaran (Silpa) keuangan tahun 2007. “Makanya wajib dilakukan untuk membawakan sisa uang tadi itu,” tandasnya.
Sementara agenda kedua menurut Dahlan, pembahasan rancangan anggaran APBD 2009 yang dimulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas Plapon Anggaran (PPA). Dikatakannya, pengesahaan APBD 2009 mendatang harus selesai dilaksanakan satu bulan sebelum tahun anggaran berkenaan. Artinya, pada akhir November 2008 ini, APBD tahun anggaran 2009 sudah harus selesai disahkan.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: