Rapat Pembahasan Mutasi Kasek Nyaris Ricuh

* Wakil Pemkab ‘Melarikan’ Diri

Pembahasan masalah mutasi ratusan kepala sekolah (kasek) se Labuhan Batu, yang digelar di gedung DPRD Labuhan Batu nyaris ricuh. Pasalnya, selain rapat digelar secara tertutup, perwakilan Pemkab Labuhan Batu yang sempat mengikuti rapat, tak kembali ke ruangan sidang saat rapat kembali dibuka usai di skor 15 menit. 
Rapat yang digelar Selasa (12/8), itu terlihat diikuti anggota DPRD dari Komisi A, yang dipimpin Chairuddin, sekretaris Dahlan Bukhori, dengan beranggotakan Irwansyah Ritonga, Panggar Nasution, Syafruddin Tanjung dan Hj Tumanggor. Tampak pula mewakili Pemkab Labuhan Batu, Kepala Dinas Pendidikan Jamaren Ginting, beserta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhan Batu, Rusman Syahnan. Serta, beberapa staf di lingkup kedua instansi itu. Awalnya, kedua belah pihak menggelar rapat secara tertutup dengan cara menutup pintu ruangan rapat.
Hal inilah awalnya mengundang kekecewaan sejumlah kasek yang akhirnya tak bisa menyaksikan jalannya rapat. Kekecewaan kasek bahkan menimbulkan kecurigaan ada permainan antara dewan dan eksekutif dalam rapat tersebut. Alhasil, sesaat keributan pecah di luar ruang rapat. Beruntung jajaran dewan cepat menangkap reaksi tersebut. Hingga akhirnya, menerima prwakilan kasek yang didampingi beberapa elemen masyarakat untuk ikut mendengarkan jalannya rapat di dalam ruang rapat.
Chairuddin, pada kesempatan itu sempat mempertanyakan dasar pelantikan para kasek pengganti kasek yang dimutasi. Selain itu, ia juga meminta dasar dari dilakukannya mutasi tersebut. “Setiap kebijakan pemkab tidak terlepas dari pengawasan pihak dewan. Itu, diamanahkan dalam ketentuan,” tegas Chairuddin.
Ketua BKD Labuhan Batu Rusman Syahnan, terkesan tidak mampu menyerahkan dasar dan data-data pemutasian yang diminta dewan. Malah, Syahnan mengaku, kalau mutasi tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan. “Memang pemutasian dapat dilakukan dengan perintah tulisan dan lisan,” bebernya.
Sontak saja hal itu mengundang sorotan banyak pihak. Bahkan, kalangan dewan sendiri terus ngotot mempertanyakan perintah lisan yang dimaksud Rusman. “Siapa yang bertanggungjawab dalam perintah lisan itu,” tanya Chairuddin. Dari situlah terungkap, kalau perintah lisan datang dari Bupati Labuhan Batu. Rapat kembali tegang, dengan argumentasi. Oleh pimpinan sidang, rapat akhirnya diskor.
Tepat jam 14.00 WIB, semula rapat kembali hendak dilanjutkan sesuai jadwal yang ditentukan. Namun, rapat yang rencananya harus dihadiri kembali oleh wakil dari Pemkab Labuhan Batu, bahkan sekda juga diminta hadir, ternyata tak terlihat hingga 30 menit dari jadwal semula. Hingga 3 kali rapat dibuka dan ditutup kembali hari itu, pihak Pemkab Labuhan Batu tetap saja tidak satu pun terlihat hadir untuk mengikuti rapat lanjutan.
Akibatnya, Pemkab Labuhan Batu dinilai kurang respon menyelesaikan persoalan yang ada. Sehingga, beberapa anggota dewan yang hadir meminta segera kepada pimpinan rapat untuk mengeluarkan Hak Angket DPRD. Dalam UU No 32 Tahun 2004, disebutkan minimalnya sebanyak 5 orang anggota DPRD, dapat mengusulkan hak angket.
“Kita menyarankan agar dilakukan hak angket dewan,” pinta Syarifuddin Tanjung yang kesal dengan tingkah dan pola kalangan eksekutif yang dituding terindikasi melecehkan institusi wakil rakyat itu. Namun, pimpinan rapat tampak tak begitu setuju hak angket dilakukan. Pimpinan sidang, kala itu memilih untuk kembali menskor rapat.
Nyaris Ricuh
Ketika pimpinan rapat ingin menunda rapat untuk ke sekian kalinya, hujan interupsi berdatangan dari anggota DPRD lainnya. Mereka, meminta agar sebelum rapat ditutup, segera digelar Hak Angket bagi kalangan eksekutif. Mendengar permintaan itu, Chairuddin langsung bergegas ingin keluar dari ruang rapat. Namun, sejumlah pihak sontak menutup seluruh pintu. Chairuddin dan sejumlah anggota dewan yang tak setuju hak angket digelar, sempat disandra pra kasek saat itu.
Beruntung oleh anggota dewan lainnya, respon tinggi kasek berhasil direda. Secara internal, kalangan legislasi itu akhirnya berunding mengenai usulan penggunaan Hak Angket tersebut. Dari ke enam anggota dewan yang mengikuti perundingan, akhirnya 4 di antaranya setuju agar Hak Angket dilakukan, sementara 2 lainnya menolak. Namun karena syarat untuk menggelar ‘Hak Angket’ minimal 5 orang anggota dewan, akhirnya perundingan dianggap tak dapat dilanjutkan. Hingga akhirnya, rapat ditunda dengan batas waktu tertentu.
“Karena hanya 4 orang anggota dewan yang setuju dengan gelar Hak Angket, maka belum memenuhi persyaratan. Untuk itu, rapat ditunda hingga batas pemberitahuan pihak dewan,” tandas Chairuddin seraya mengetok palu pertanda sidang ditutup. (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: