Sikap Dewan Atas Mutasi Ratusan Kasek

* Komit Loloskan Hak Angket


Anggota DPRD Labuhan Batu tetap berupaya mewujudkan tembusnya kebijakan hak angket demi menyelesaikan kasus mutasi ratusan kepala sekolah (kasek) di jajaran Dinas Pendidikan Labuhan Batu. Demikian dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Labuhan Batu, Dahlan Bukhori Rabu (13/8).
”Sampai sekarang karena ketidakhadiaran sejumlah pihak, belum bisa diagendakan pertemuan lanjutan dengan Pemkab Labuhan Batu. Namun, saya setuju untuk penggunaan hak angket dilakukan,” ujarnya. Untuk menggalang pengumpulan hak angket DPRD tersebut, saat ini masih dilakukan upaya lobi politik di jajaran dewan.
Dahlan juga berjanji, akan berusaha menggulirkan usulan hak angket itu pada rapat-rapat komisi
Namun sayangnya, Dahlan mengatakan, sampai sekarang belum ada dari DPRD yang menjadi konseptor memelopori penggunaan serta persetujuan hak angket.
Hal senada juga dikatakan Syarifuddin Tanjung. Anggota dewan dari Partai Bulan Bintang, ini berharap, di antara anggota DPRD tercapai kesepakan penggunaan hak angket untuk menelusuri kebijakan pengangkatan kasek yang dimutasi di Labuhan Batu.

“Terlepas dari yang ditetapkan Komisi A untuk memanggil tim pemkab, saya sebagai anggota DPRD tetap menggalang pengusulan hak angket dengan lobi-lobi ke anggota lainnya,” tegasnya.
Menurut Syarifuddin, pengajuan hak angket untuk menyikapi kasus mutasi kasek itu sudah amat memenuhi syarat, sesuai peraturan Nomor 22 Tahun 2006, tentang perubahan pertama atas keputusan DPRD Nomor 01 Tahun 2005, tentang tata tertib pada pasal 24 ayat 1. Di mana, disebutkan, sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD melakukan hak angket, atas kebijakan pemerintah.
“Cukup strategis dan berdampak pada sosial. Saya menilai kebijakan pemkab tentang mutasi kasek ini cukup strategis. Mengakibatkan dampak psikologis di tengah-tengah masyarakat. Utamanya, bagi para guru-guru, kepala sekolah dan murid,” ujar Syarifuddin seraya keputusan hak angket juga demi mencapai target 2010 Labuhan Batu Cerdas.
“Itulah perlunya hak angket, untuk memberikan ketenagan bagi guru dan murid. Nantinya hak angket itu tidak hanya sebatas pembatalan SK dan kedudukan kasek, tetapi lebih dari itu, kita akan menelusuri kebijakan sampai-sampai mencari tahu siapa bu Unyil,” terangnya.
Selain itu, ia mendengar adanya laporan SMS salahseorang Kacabdis Pendidikan Labuhan Batu, yang melakukan intimidasi terhadap para guru dan kepsek yang mengikuti aksi di DPRD, dengan cara ancaman pengenaan PP 30 tentang disiplin PNS.
“Seharusnya, yang terancam PP 30 itu adalah para kacabdis, Kadis Pendidikan serta BKD. Karena diduga mereka melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan kontraversial,” ujarnya mengakhiri. (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: