Dana Coklit Pemilu Terganjal SK Bupati

Hingga saat ini, pelaksana penyelenggara pemilu Legislatif untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP), yang melakukan Pencocokan Penelitian (Coklit),  belum menerima biaya operasional se sen pun. 

Namun menurut Suhari Pane, Ketua Komisi Pemilihan Uumum Daerah (KPUD) Labuhan Batu, dana itu tidak bisa dicairkan karena belum kelurnya SK bupati. “Dana itu baru bisa dicairkan kalau sudah ada SK dari bupati. Kalau tidak ada SK, dana itu tidak akan bisa disalukan,” katanya Sabtu (18/8).
Dijelaskan Suhari, dari 22 kecamatan yang ada, baru sekitar 12 yang menyerahkan usulan sekretariat untuk dikeluarkan SK-nya. Sementara yang diserahkan KPUD kepada bupati sekitar 8 kecamatan. Itu pun sampai sekarang belum disahkan. ”Kalau SK-nya sudah keluar, saya kira dana yang ada sudah dapat ditarik oleh PPK untuk disalurkan kepada PPS,” jelasnya.
Sekretaris KPUD Negawardi BA, mengakui hal itu. Menurutnya, keterlambatan pihak kantor kecamatan mengusulkan nama calon sekretaris berdampak tidak dapat ditariknya dana operasional. Sementara pihaknya, telah berulangkali menyarankan kepada kecamatan agar pengusulan SK disegerakan untuk dibawa kepada bupati. Namun, masih ada beberapa kecamatan yang tidak mengindahkannya.
“Sekitar dua bulan yang lalu dananya telah masuk ke rekening KPUD. Tapi, bagaimana mau dibuat, usulan sekretariat belum diserahkan untuk di SK-kan. Kalau sudah diusul, kita langsung antar dananya, tapi memang sampai sekarang, satupun belum ada SK nya yang keluar,” jelas Negawardi.
Lebih jauh dijelaskan Negawardi, dana untuk PPK dan PPS yang ada sekitar Rp2 miliar, peruntukkannya hingga September 2008 mendatang. Sedangkan Oktober-Desember 2008 tidak ada biaya maupun gaji apapun. “Yang dianggarkan mulai Juli hingga September, sedangkan Oktober hingga Desember tidak ada,” ujarnya.
Rusli, selaku Ketua PPK Kecamatan Rantau Utara mengharapkan, agar SK sesegera mungkin dikeluarkan. Sebab, ia khawatir beberapa tahapan pemilu akan sulit dilaksanakan kalau tidak didukung dana. Bahkan katanya, ada beberapa PPDP yang tidak ingin memberikan hasil Coklit kalau tidak dibayar segera, untung permasalahan itu dapat diselesaikannya.
“Ketiadaan dana sangat menggangu kerja, PPS juga telah berulangkali memintanya kepada kita. Untuk itu kita berharap agar bupati secepat mungkin mengeluarkan SK-nya. Kalau memang belum semua yang mengusul, setidaknya yang pertama menyerahkan didahulukan,” ucap Rusli.  (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: