Komisi A Rekomendasikan Hak Angket Mutasi Kasek

Pimpinan Dewan Enggan Menandatangani


Setelah melewati berbagai pembahasan dan akhirnya mengambil keputusan, Komisi A akhirnya menyimpulkan untuk merekomendasi pengambilan Hak Angket menyangkut mutasi ratusan kepala sekolah (kasek) se Labuhan Batu. Namun sayangnya, pimpinan dewan hingga kini dikabarkan masih enggan memberi persetujuan.

“Saya kecewa terhadap pimpinan DPRD Labuhan Batu. Menurut informasinya, pimpinan menolak menandatangani rekomendasi dari Komisi A yang ditujukan kepada bupati tentang permasalahan mutasi ratusan kasek yang kemarin,” tegas Syarifuddin Tanjung, anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Senin (18/8).
Ditambahkannya, seharusnya pimpinan dewan merespon hasil keputusan Komisi A. Sebab, dalam rekomendasi itu disebutkan turut menyantumkan alasan-alasan pemutasian kepala khususnya di tingkat SD, yang telah menyalahi peraturan dan perundang-undangan negara. Termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) pada pasal 4.

Selain itu, juga mengangkangi PP Nomor 15 tahun 1979 tentang DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Pegawai Negeri Sipil. Terakhir, juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 162/u/2003 tentang seleksi.
“Berdasarkan ini seharusnya pimpinan dewan tidak menolak untuk menandatangani rekomendasi dari Komisi A,” tambahnya. Usai mendengar kabar penolakan itu, akhirnya Syarifuddin Tanjung menjumpai Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu, Rizal Sani. Dari pertemuan itu kata Syarifuddin, diketahuinya kalau ternyata, Rizal Sani sendiri sangat mendukung perjuangan kepala sekolah SD yang dimutasi itu, sepanjang  untuk kemajuan pendidikan. “Karena, menurut pak wakil, pendidikan adalah prioritas Pemerintah Labuhan Batu menuju Labuhan Batu Cerdas 2010 mendatang,” tandas Syarifuddin.
Sementara Sekretaris The Enteng Center (TEC), Jappar Siddik, yang sejak semula serius ikut mendampingi para kepala sekolah yang dimutasi mengatakan, jika pun hak angket itu ditempuh, sudah tergolong telat dikeluarkan. “Rencananya hari ini (Selasa red) kita mau datangi pimpinan dewan agar rekomendasi itu ditandatangani. Bagaimana hasilnya, kita lihat besok,” ujarnya.

Sementara Sugeng, Humas Pemkab Labuhan Batu, yang dimintai komentarnya dengan sikap anggota dewan yang ingin menggunakan hak angket terhadap pemutasian kepala sekolah menyebutkan, bahwa itu adalah hak anggota DPRD. “Kalau itu memang mekanisme, sesuai dengan undang-undang itu memang hak mereka,” ujarnya singkat.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: