Bupati Ditenggat Seminggu

Terkait Mutasi Ratusan Kasek


Jika dalam waktu seminggu Bupati Labuhan Batu HT Milwan tidak merespon rekomendasi DPRD Labuhan Batu, maka dewan mengancam akan mengajukan Hak Interpelasi untuk menyelesaikan proses mutasi ratusan kepala sekolah (kasek) se Labuhan Batu, yang disinyalir telah terjadi penyelewengan. Demikian dikatakan Dahlan Bukhori, Sekretaris Komisi A DPRD Labuhan Batu, Selasa (19/8). 

“Surat rekomendasi sebelumnya dari Komisi A, yang kita ajukan sudah ditandatangani Ketua DPRD. Sekarang, kita menunggu sikap bupati dalam satu minggu ini. Kalau tidak direspon juga, anggota DPRD akan mengambil langkah itu nantinya,” ujar politisi yang berasal dari PDI Perjuangan ini serius.
Masih kata Dahlan, jika nantinya Hak Interpelasi juga tak digubris, maka akan melakukan Hak Angket tak bisa ditawar lagi. “Jika Hak Iterpelasi pun tak menyelesaikan persoalan, maka tak ada jalan lain yang diambil kecuali menggunakan Hak Angket,” tambahnya.
Rekomendasi itu sendiri merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Labuhan Batu, yang akhirnya mengambil kesimpulan sebagai rekomendasi kepada Bupati. Sesuai dengan hasil penelitian dan pengamatan anggota dewan dalam rekomendasinya, dinyatakan proses mutasi dilakukan tidak sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti, Peraturan Pemerintah (PP) No 10/1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pengerjaan (DP3), yang tidak digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan PNS seperti penempatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pekerjaan.
Selain itu, PP No 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagai salahsatu bahan objektif dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menjadi bahan acuan bagi bupati di dalam pemutasian jabatan kepala sekolah di Kabupaten Labuhan Batu. Begitu juga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 162/U/2003 tentang Pedoaman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Diharapkan, rekomendasi itu dapat mengingatkan bupati agar memerhatikan ketentuan prosedur dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga, tidak terjadi kerancuan seperti terjadinya kesalahan penempatan jabatan kepada para pejabat sesuai dengan golongan. Di mana pangkat yang lebih rendah membawahi pangkat yang lebih tinggi.
Anggota DPRD menuding, bahwa bupati tidak mempertimbangkan catatan penilaian kasek serta faktor psikologis yang meliputi senioritas dan profesionalisme, yang akhirnya dapat berpotensi menghambat proses belajar- mengajar di Kabupaten Labuhan Batu.
Sementara itu anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang, Syarifuddin Tanjung mengatakan, dengan ditandatanganinya surat rekomendasi oleh Ketua DPRD Labuhan Batu, sedikit mengobati hati para kasek. Setidaknya, tidak menggelontorkan upaya Komisi A memperjuangkan tuntutan para kasek.
“Pertama saya ucapkan rasaterima kasih kepada Ketua DPRD untuk mau membela rakyat kecil dan teraniaya,” puji Syarifuddin.(FDH)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: