Terkait Oknum Kades Jadi Tersangka saat Dilantik

Korban: Belum Ada Perdamaian


Keterangan Camat Kampung Rakyat Sofyan Hasibuan, terkait adanya langkah perdamaian atas pemalsuan surat tanah yang dilakukan RS, oknum Kepala Desa (Kades) Tanjung Selamat, dibantah keras pihak korban Effendi Siregar.

Melalui kuasa hukumnya, Eduarsah Sagala SH, korban memastikan perdamaian dengan kades tersebut tidak pernah dilakukan. “Tidak ada camat konfirmasi tentang upaya perdamaian kepada kami. Ketemu pun tidak, gimana caranya ada perdamaian,” kata Eduarsah Senin (18/8).
Menurut Eduarsah, pihak korban tidak pernah menerima tawaran perdamaian. Baik itu langsung dari tersangka, maupun dari camat yang berperan sebagai mediasi dalam permasalahan ini. “Kita sangat menyanyangkan pernyataan camat. Seharusnya, ada konfirmasi dulu baru ngomong. Kalau begini, besar kepala dong tersangkanya,” ucap Eduarsah kecewa.
Sofyan Hasibuan sendiri saat dihubungi Senin (18/8), membenarkan bahwa dirinya belum pernah bertatap muka dengan korban langsung. Namun katanya, ada seseorang yang datang kepadanya membicarakan permasalahan tersebut dan sepakat dengan perdamaian.
“Sebelum pelantikan, salahseorang bernama Pak Yamin mendatangi saya. Dia sepakat tidak akan menghalang-halangi pelantikan kades dimaksud dan bersedia berdamai. Sebelumnya, pak Yamin itu mengancam akan membawa massa pada saat pelantikan,” jelas Soyan.
Menurut Sofyan, semula ia menduga Pak Yamin tersebut datang mewakili korban, Efendi Siregar. Ternyata, Yamin tidak ada kaitannya dalam kasus itu. “Saya kira Yamin itu saudara korban. Makanya saya simpulkan kalau kasus tersebut sudah selesai dengan adanya upaya perdamaian,” papar Sofyan.
Disinggung tentang perekomendasian pelantikan kades RP dalam kaitannya sebagai tersangka pemalsuan surat tanah, Sofyan terkesan sedikit berdalih. Menurutnya, saat itu dirinya tidak bisa membuktikan bahwa kades bersangkutan berstatus tersangka.

“Tanpa surat resmi dari polisi atau polsek setempat, tentang status tersangka, saya tidak berani menyampaikannya kepada bupati terkait soal pelantikan yang bersangkutan,” ungkap Sofyan yang mengaku hanya sebagai fasilitator dalam permasalahan kades dan korban.
Sementara tambahnya, tentang pelantikan kades merupakan tanggungjawabnya demi mengamanahkan isi perda. Artinya, 15 hari setelah pengumuman pemenangnan Pilkades yang digelar, pemenangnya harus dilantik.
Lebih jauh Sofyan menyatakan, dirinya juga menginginkan kasus tersebut tidak berlarut-larut. Pasalnya, ia tidak mengharapkan suasana yang tidak sehat atau suasana tegang di wilayah tugas kades dimaksud. “Kebetulan saya masih baru tugas di kecamatan ini. Jadi tentunya, suasana aman dan terkendali di desa itu, juga menjadi tanggungjawab saya selaku camat,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, RP yang baru saja memenangkan kembali pemilihan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu,  akan dilantik meski statusnya dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus pemalsuan surat tanah. Hal ini sesuai surat polisi tertanggal 5 Agustus 2008, Nomor Pol:  B/29/VIII/2008/Reskrim Polsek Kampung Rakyat, yang diterima wartawan, dari pelapor Efendi Siregar, Kamis (7/8) lalu.
Dalam surat tersebut dinyatakan, tentang terjadinya kasus tindak pidana pemalsuan surat yang diduga terjadi berkisar bulan Desember 2005 lalu. Sesuai dengan hasil penyidikan menerangkan, bahwa RP dinyatakan sebagai tersangka karena telah menyebutkan lahan seluas 4 hektare terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu, adalah benar milik Wel Hel Mus Marbun, dan hal itu dikuatkan dengan surat keterangan tanah No 593/346/Ts/2005 tanggal 5 Desember 2005 yang ditandangani tersangka sendiri selaku Kepala Desa Tanjung Selamat.
Di sisi lain, korban Efendi Siregar juga mengakui bahwa lahan perkara dimaksud adalah lahannya dan mempunyai bukti-bukti yang kuat. Mengetahui hal itu, kemudian pelapor (korban) merasa keberatan atas perbuatan tersangka. Dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang ada, korban pun akhirnya melaporkan tersangka.
Bukti surat keterangan tanah miliknya sendiri, No.593/35/1994 tertanggal 30 Januari 1994-an atas nama Efendi Siregar, dan sampai saat ini belum pernah dijual kepada siapa pun. Walau telah dinyatakan sebagai tersangka, namun kades yang bersangkutan tetap dilantik juga. Ini akhirnya menimbulkan kekecewaan korban. (FDH)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: