Harga Sewa Ruko Milik Pemkab Dipertanyakan

Dari 19 Ruko Terjadi Variasi Harga

Nilai sewa rumah toko (Ruko) milik Pemkab Labuhanbatu di sepanjang kawasan jalan Sudirman Rantauprapat, dipertanyakan penyewa dan warga. Soalnya nilai yang ditentukan dari tahun sebelumnya, kini telah mengalami peningkatan. Sebab, sebelum tahun tahun 2007, setiap sewa ruko masih bernilai Rp8.640.000. Sedangkan sejak tahun 2007, telah mengalami peningkatan menjadi Rp10.368.000. Ironisnya, diduga kenaikan itu sebelum terjadinya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Retribusi Sewa Ruko Milik Pemkab.

“Sebelum Tahun 2007, kami hanya membayar sewa sebesar sekitar Rp8 juta. Tapi sejak Tahun 2007, telah meningkat menjadi lebih dari Rp10 juta,” aku salahseorang penyewa ruko di kawasan itu kepada wartawan, Rabu (20/8) di Rantauprapat.
Katanya, untuk akad sewa menyewa ruko dengan pihak Dinas Pasar dan Kebersihan (Dispaskeb) Labuhanbatu dilakukan setelah setahun pemakaian ruko. Dalam artian, pembayaran sewa ruko untuk Tahun 2007 dilaksanakan pada tahun 2008. “Akad kontraknya dilakukan sejak 17 Agustus hingga 18 Agustus tahun berjalan,” bebernya.
Dirinya menambahkan, belum lama ini dirinya telah menyerahkan sejumlah uang Rp10.368.000 untuk sewa satu unit ruko sebagai pembayaran sewa pemakaian ruko setahun belakangan.
Tapi, yang menjadi pertanyaan penting adalah terjadinya perbedaan nilai sewa ruko yang ada. Sebab, dari 19 unit ruko milik Pemkab yang berada di kawasan itu, sebanyak 10 unitnya dikenai nilai sewa Rp10 juta. Sedangkan, 9 unit lainnya masih bernilai Rp8 jutaan.
“Kenapa itu bisa terjadi perbedaan. Apa hal itu memang telah diatur dalam Perda sebelumnya. Atau, apakah Perda tentang itu telah dilakukan perubahan tentang nilai sewanya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi semua penyewa ruko,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dispaskeb Labuhanbatu Sotar Lubis mengaku, sejak Tahun 2007 nilai sewa ruko telah mengalami kenaikan. Itu, sebelum terjadinya revisi Perda No32 Tahun 2002. Terjadinya perbedaan nilai sewa, jelasnya terkait kondisi fisik ruko dan jenis usaha yang dilakukan penyewa.
“Klasifikasinya ada. Yaitu, kelas I, kelas II dan Kelas III. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu,” bebernya. Malah ujarnya, pasca direvisinya Perda itu beberapa waktu lalu, akan berpotensi terjadinya peningkatan kembali nilai sewa ruko milik Pemkab. Itu dalam tempo waktu dekat akan segera dilakukan untuk kontrak sewa tahun 2008-2009,” jelasnya.
“Kalau Perda itu dilembar daerahkan, maka nilai sewa ruko juga akan terjadi peningkatan lagi. Tapi, Revisi Perda itu menjadi Lembaran Daerah belum terealisasi,” tambahnya lagi.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: