Tanpa Panwaslu, Verifikasi Pendaftaran Caleg Rawan

Tahapan pemilu dimulai ketika pemerintah memberikan data kependudukan
kepada KPU pada 5 April 2008. Namun, kekhawatiran publik terhadap
kesiapan KPU di dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2009, semakin
memperlihatkan kenyataan.
Pasalnya, saat ini telah memasuki tahapan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal caleg (calon legislative) setelah 19 Agustus 2008,
sebagai batas akhir seluruh parpol peserta pemilu mengajukan daftar
balcalegnya ke KPU. Itu dilakukan untuk semua tingkatan. Baik di pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.

Ironisnya, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) di semua tingkatan sampai
saat ini belum juga terbentuk secara lengkap. Sehingga, tanpa adanya
pengawasan dari Panwaslu, maka peluang terjadinya kecurangan dan
pelanggaran selama proses verifikasi akan sangat besar.

Hal ini dikatakan Yos Batubara, Direktur Eksekutif Lembaga Bina
Masyarakat Indonesia, kepada wartawan, Rabu (20/8) di Rantauprapat.
“Kekhawatiran publik termasuk kelompok pemerhati pemilu terhadap
kesiapan KPU di dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu 2009, hampir
menjadi kenyataan. Sedangkan tahapan pemilu akan terus berlanjut.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini. Selain
persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh UU (Undang-Undang), juga
dalam penetapan jumlah bacaleg yang diusulkan parpol tiap daerah
pemilihan serta termuatnya jumlah keterwakilan perempuan 30% dalam
daftar bakal caleg,” tegasnya.

“Selain itu, rangkap pencalonan pendidikan bacaleg dalam hal ini
keabsahan ijazah. Dan,  status pekerjaan bacaleg,” tambahnya lagi. Hal
ini, menurutnya harus tetap menjadi perhatian bersama. “Walaupun
nantinya bagi parpol masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau
melengkapi syarat calon dan mengganti calonnya yang bermasalah,”
katanya lagi.

Sekedar mengingat kebelakang, katanya dalam pencalonan anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas penyelenggara pemilu, yaitu
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu,
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Dari itu, sebagai salahsatu elemen masyarakat yang sangat peduli
terhadap kesuksesan dan kualitas pemilu di Indonesia umumnya dan
Labuhanbatu khususnya , pihaknya, papar Yos menghimbau kepada semua
pihak agar tahapan pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak. “Sekali
lagi kami sebutkan, tanpa Panwaslu, maka verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal caleg
memang rawan,” tandasnya.

Menyikapi indikasi itu, Ketua KPUD Labuhanbatu Suheri Pane juga
menyayangkan terlambatnya pembentukan dan pelantikan Panwaslu. Soalnya,
tambah dia, Panwaslu sebagai mitra dalam pelaksanaan pemilu sejatinya
dapat memberi pengawasan dalam berjalannya proses tahapan demi tahapan.

“Sebaik-baiknya kerja KPU, tapi lebih baik lagi kalau adanya pihak panwas yang melakukan pengawasan,” ujarnya.

Namun demikian, jelas dia, untuk pengawasan di lapangan sementara waktu
hanya dapat mengharapkan peran serta pers dalam melakukan kontrol
sosial di lapangan.

“Ya, menunggu terbentuknya panwaslu dan sebagai salahsatu alat kontrol
sosial, peranan pers terus diharapkan untuk melakukan pengawasan di
lapangan,” tandasnya.(FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: